Hari Santri Nasional, Anggaran Pesantren Diminta Tidak Jelimet Seperti BOS

  • Bagikan


TOPNEWS.MY.ID Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB Arsul Sani berharap mekanisme alokasi dana untuk pesantren tidak memberatkan penerima khususnya dari segi administratif. Artinya, dapat dilakukan sesuai dengan administrasi yang berlaku di daerah.

Arsul menekankan, dana pesantren tersebut mestinya hanya tinggal mengambil dari alokasi dana pendidikan 20 persen dari APBN sesuai dengan ketentuan konstitusi.

“Tata kelola dana pesantren ini tentu harus sesuai tata kelola, tapi tidak menjelimet. Jangan sampai seperti dana-dana lain termasuk juga BOS (bantuan operasional santri yang enggak seberapa kemudian jadi kasus hukum,” kata Arsul saat ditemui di Gedung DPR RI, kemarin.

Arsul juga berharap para penegak hukum memiliki semangat melakukan pencerahan, dalam hal ini memberikan penyuluhan terkait tata kelola dana pesantren yang benar. 

“Coba anda bayangkan mereka (penerima dana pesantren) hanya tidak mengerti saja, karena ketika mendapatkan juga tidak disertai penjelasan tentang bagaiamana pengadministrasian uang yang Rp10-20 juta itu,” kata Arsul.

Sebagai informasi, Hari Santri Nasional telah ditetapkan untuk diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Hal ini tertuang dalam keputusan presiden nomor 22 tahun 2015. 

Sejak saat itu, 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Menjelang peringatan Hari Santri Nasional tahun 2021 kali ini, Presiden Joko Widodo telah menetapkan ketentuan terkait dana pesantren dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren pada 2 September 2021. Di dalamnya terdapat ketentuan terkait dasar aturan bagi pemda untuk memberikan dana pesantren diambil dari anggaran daerah.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan, pada Pasal 9 perpres tersebut diatur bahwa pemerintah daerah dapat membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui APBD sesuai kewenangannya. Pendanaan tersebut dialokasikan melalui mekanisme hibah, baik untuk membantu penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat.

“Sekarang tidak ada alasan lagi bagi pemda untuk tidak mengalokasikan anggaran secara khusus untuk membantu pesantren, baik pada fungsi pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat,” tegas Menag dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (14/9/2021). []



  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *