Kwik Kian Gie: Nikel Harus 100 Persen Dikuasai oleh Negara



JAKARTA, TOPNEWS.MY.ID – Ekonom dan Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Kwik Kian Gie pada Harian Kompas Rabu 22 September 2021 menyoroti sejarah pengelolaan sumber daya alam pertambangan sejak 1976.

“Sayang kesadaran ini baru muncul sekarang, Tuhan memberikannya kepada rakyat Indonesia tetapi oleh para penguasa diberikan kepada korporat asing dan beberapa partikelir, semoga kali ini titik awal koreksi kesalahan yang terjadi sejak 1976 kata Kwik Kian Gie seperti dikutip Harian Kompas.

Pembangunan smelter pemurnian nikel hingga 30 unit di berbagai wilayah juga ditarget mendukung produksi pertambangan nikel yang tinggi di tanah air.

Selain memastikan keuntungan yang utuh bagi negara tanpa praktik korupsi, pemerintah juga harus memastikan keamanan dampak lingkungan pengelolaan sumber daya alam termasuk bebas dari pelanggaran hak warga sekitar.

Penghentian ekspor bahan mentah sumber daya alam (SDA) Indonesia di sektor pertambangan didorong pemerintah agar nilainya terdongkrak lebih tinggi.

Menurut Presiden Joko Widodo pengolahan dalam negeri akan membebaskan Indonesia dari negara pengekspor bahan mentah.

Baca Juga Pemerintah Dorong Penghentian Ekspor Bahan Mentah Nikel di

Jokowi menyebut, cara ini menjadi strategi bisnis perekonomian negara saat ini.

Kwik Kian Gie mengatakan, nikel harus dikerjakan oleh BUMN dikuasi 100% oleh negara tidak diberikan pada investor asing.

Menurut Kwik Kian Gie, insvestor swasta juga tidak peduli sama sekali dengan dampak lingkungan akibat pertambangan.

Seperti lubang-lubang Bekasi tambang batubara yang ditinggal begitu saja, lalu dengan sengaja membakar hutan demi kelapa sawit sehingga merusak lingkungan hingga satwa.

Artikel ini bisa dilihat di :

https://www.youtube.com/watch?v=1NkveS5JMec

Respon (18)

  1. harusnya ditanya tentang prediksi Indonesia diambang kehancuran ekonomi 2-3 th yg lalu…. terbukti enggak ? mmg hebat bu Sri mulyani yg membwa Indonesia berjaya dimata dunia

  2. Sy penambang nikel.setelah ada semelter tetap saja penambang tersiksa.hasil justru menurun tajam krn birokrasinya banyak biaya kordinasi mwlampaui batas nurmal.dan cara ukur kadar curang.misal kadar 1,8.sampaia pabrik semelter di nilai kadar 1 6.akirnya eugi besar penambangnya.birokrasi berbelit2 semua dipersulit.semua mibta jatah .ngeri.

  3. pak, kl 100% semua dikuasai negara, ya matilah negara2 yg ngga punya SDA. kl udh kaya gitu peranglah negara2 buat rebutin wilayah2 kaya SDA. Udah gitu ngga mungkin Pertamina bakal bisa ekspansi keluar negeri, kl semua negara punya pemikiran kaya bapak. 🤣🤣🤣🤣

  4. Rakyat sudah tdk percaya dgn orang ini, karena dulu dikasi Jabatan di Negara ini tdk ada manfaatnya. Bukan Dia hanya memikirkan nasibnya sendiri dgn menaikkan Gaji Wakil Rakyat agar tdk Korupsi. Ternyata sampai 76 tahun Merdeka negara ini masih penuh maling2 uang Rakyat. Kalau Wakil Rakyat tdk Korupsi harusnya dia mengusulkan utk diterapkan PEMBUKTIAN TERBALIK. Bukan naikkan Gaji karena Kalau Negara ini Makmur otomatis Gaji yg deterima Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif pasti akan jauh lebih baik. Lihat dan berkaca dari Negara2 Maju.

  5. kata2nya bagus sih..tapi saat dulu anda menjadi menteri, apa yang sudah anda lakukan untuk memperbaikinya Pak? Berapa banyak SDA yg dulu dikuasai asing bisa diambil alih negara di masa anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *