Insentif Tenaga Kesehatan di Makassar Belum Cair, Pemkot Makassar Siapkan 51 M

  • Bagikan


TOPNEWS.MY.ID, Makassar – Pencairan tunjangan bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 belum rampung. Persoalan administrasi menjadi kendala utama. 

Sebab itu, Pemerintah Kota Makassar menyiapkan kucuran dana Rp 51 milliar untuk menuntaskan tunggakan tersebut.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar dr Andi Hadijah Iriani merinci anggaran insentif untuk tenaga kesehatan.


Baca Juga: Makassar Perpanjang PPKM, Resepsi Pernikahan Ditiadakan Sementara

Iriani mengatakan pemerintah kota telah menyiapkan anggaran Rp 9 miliar pada bulan Oktober, November, dan Desember 2020.

Sementara pada 2021 pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp42 milliar.


Baca Juga: Imbau Warga Salat di Rumah, Wali Kota Makassar: Saya Tanggung…

Anggaran tersebut dilaporkan dipungut dari Belanja Tak Terduga. Khusus penganggaran untuk tunggakan Oktober, November, dan Desember 2020 lalu, Iriani mengatakan akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak Inspektorat sebelum dibayarkan.

“Untuk adminsitrasi Oktober, November, dan Desember (2020) anggarannya sudah ada. Sisa diverifikasi di Inspektorat,” kata Iriani, Kamis, 22 Juli 2021.

Begitu pun dengan alokasi anggaran pada 2021, Iriani mengatakan sudah dialokasikan ke Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Saat ini sisa menunggu administrasi dirampungkan.


Baca Juga: Isolasi Apung Kapal Pelni di Makassar Beroperasi Senin Depan

“24 milliar sampai dengan Juli itu juga sudah dialokasikan BKD. Tinggal administrasi. Insya Allah kita juga akan bayarkan Juli sampai Desember 2021,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan masih ada persoalan penganggaran untuk tahun 2021. 

Danny mengatakan pihaknya hanya leluasa melakukan penanggaran dari bulan Maret hingga Juli 2021. Sebab dirinya baru menjabat pada Maret 2021.

“Tinggal masalahnya sekarang apakah saya bisa tandatangan mundur? Kalau tidak, nah ini jadi persoalan baru lagi, harus Pj yang tanda tangan, ini kan saya menjabat Maret,” singkatnya.

Terpisah, Kepala Inspektorat Kota Makassar Zainal Ibrahim mengaku hingga saat ini belum menerima berkas yang dibutuhkan untuk memverifikasi penganggaran tahun 2020 lalu dari dinas terkait.

“Jadi dia (Dinkes) harus sudah kirim ke kita mana yang harus diverifikasi. Sepertiji tahun lalu, hanya saya nda tahu kenapa terlambat sekali,” ujar Zainal.

Dia mengatakan berkas yang diverifikasi tersebut meliputi mandat atau surat tugas hingga bukti tenaga kesehatan terkait benar-benar terlibat dalam penanganan Covid-19.

“Makanya kita harus review. Nda mau kita bayar kalau tidak ada review, nanti ada dikasi masuk nakes tidak kerja baru justru dapat, bagaimana caranya,” lanjutnya.

Sementara itu dia mengaku belum mengetahui pasti jumlah nakes yang akan diverifikasi. 

“Kita belum tahu, itu banyak sekali di seluruh Puskesmas,” ungkapnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan