Agar Herd Immunity Tercapai, DPR Dorong Kemenkes Sosialisasikan Vaksinasi secara Masif

  • Bagikan


TOPNEWS.MY.ID, Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia atau sekitar 82,6% belum divaksin. Sementara, 36,4% di antaranya mengaku tidak bersedia divaksin karena beberapa hal diantaranya takut efek samping setelah divaksin dan menganggap vaksin tidak efektif.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Dinas Kesehatan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di wilayah kecamatan hingga rukun tetangga/rukun warga (RT/RW) untuk melakukan sosialisasi vaksinasi Covid-19 secara masif.

Menurut Cak Imin–sapaan karib Muhaimin Iskandar–bahwa upaya sosialisasi tersebut bisa dilakukan melalui media massa maupun media sosial atau menjelaskan langsung kepada masyarakat mengenai manfaat, dampak, serta efek samping yang diterima oleh tubuh usai divaksinasi.

“Kemenkes perlu mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, para guru dan dosen, hingga figur publik yang berasal dari kalangan selebriti untuk menjadi teladan dan mengajak masyarakat agar mau divaksin Covid-19, sebagai upaya untuk melindungi diri dan keluarga dan mempercepat pengendalian Covid-19 melalui kekebalan komunal (herd community),” tutur Cak Imin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/7/2021).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mendorong pemerintah daerah (Pemda) melalui Dinas kesehatan untuk mengatur dengan baik jadwal vaksinasi masyarakat. Dengan begitu, kata Cak Imin, dapat memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat agar tak terjadi penumpukan yang menyebabkan masyarakat enggan datang ke sentra vaksinasi karena khawatir terpapar virus Covid-19.

“Kemenkes dan Pemda perlu untuk memperbanyak sentra vaksinasi agar masyaraat memiliki banyak pilihan tempat, sehingga tidak terjadi penumpukan dan memudahkan masyarakat untuk memilih tempat vaksinasi terdekat dari rumahnya,” ujarnya.

Adapun survei LSI pada 22–25 Juni 2021 itu dilakukan terhadap 1.200 responden dari 34 provinsi. Survei tersebut menggunakan metode simple random sampling dengan tingkat kesalahan atau margin of error sekitar 2,8 persen.

“Masih banyak yang tidak bersedia untuk divaksin, masih 36,4 persen. Ini juga tantangan bagi program vaksinasi pemerintah,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers secara virtual, Minggu (18/7/2021).[]



  • Bagikan

Tinggalkan Balasan