Soal Perpanjangan PPKM Darurat, Luhut: Bukan Pilihan Mudah Bagi Pemerintah!

  • Bagikan



TOPNEWS.MY.ID, Jakarta – Soal perpanjangan PPKM darurat, Luhut: bukan pilihan mudah bagi pemerintah! Kebijakan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat yang dilakukan pemerintah guna menekan penyebaran virus corona di berbagai wilayah, selama ini menuai polemik. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, jika setiap kebijakan yang sudah berjalan perlu dievaluasi untuk menentukan bagaimana langkah selanjutnya yang harus diambil.

Ini termasuk PPKM Darurat di Jawa Bali yang sudah berlaku guna mengeradikasi mutasi Covid-19 varian Delta yang diklaim tujuh kali lebih menular ketimbang varian virus corona sebelumnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Instagram/luhut.pandjaitan)

“Perlu semua ketahui bahwa bukanlah pilihan yang mudah bagi pemerintah untuk memutuskan PPKM Darurat, karena saya melihat di satu sisi kita harus menghentikan laju penularan varian delta, agar para dokter dan tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan lainnya bisa fokus menyembuhkan pasien Covid-19,” terang Luhut dikutip dari akun Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa 20 Juli 2021, seperti dilansir detikcom pada hari yang sama.

Ia mengatakan, dampak ekonomi yang signifikan terjadi karena pembatasan aktivitas dan penurunan mobilitas masyarakat. Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan kepada dirinya dan seluruh jajaran menteri untuk memberikan tambahan berbagai bantuan sosial yang bisa diberikan kepada masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Instagram/luhut.pandjaitan)

Luhut menyebut, sebanyak Rp 39,1 triliun dana akan dikucurkan kepada masyarakat untuk bantuan sosial, yaitu pemberian beras Bulog, bansos tunai untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bansos tambahan untuk 5,9 juta KPM, tambahan anggaran Kartu Prakerja, subsidi listrik rumah tangga, perpanjangan subsidi kuota internet bagi pelajar dan tenaga pengajar, perpanjangan subsidi abonemen listrik hingga Desember 2021.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *