DKI Kelebihan Bayar Subsidi Transjakarta Rp415 Miliar, Predikat WTP dari BPK Dipertanyakan

  • Bagikan


TOPNEWS.MY.ID, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gibert Simanjuntak mempertanyakan kriteria Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam memberikan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta.

Penghargaan itu itu direngkuh Anies Baswedan dan jajarannya selama empat tahun berturut-turut. 

Predikat tersebut dinilai tiidak sesuai, lantaran adanya kasus kelebihan bayar subsidi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta kepada PT Transportasi Jakarta dengan selisih nominal mencapai Rp415 miliar.

Yang bikin Gilbert merasa ganjil, BPK yang mengeluarkan WTP tersebut tetapi dikemudian hari, lembaga itu pula yang menemukan adanya kesalahan pengelolaan keuangan. Untuk itu dia meminta BPK merevisi kriteria dalam menentukan kelayakan suatu daerah penerima WTP.

“Kriteria yang mereka (BPK) bikin sepertinya perlu dievaluasi dan direvisi,” kata Gilbert ketika dikonfirmasi TOPNEWS.MY.ID Senin (19/7/2021).

Politisi PDI Perjuangan itu, mengaku pihaknya sedari awal sudah mempertanyakan kriteria BPK terhadap pengelolaan keuangan Pemprov DKI, pihaknya ragu sebab kasus lebih bayar ini bukan baru terjadi kali ini saja.

BPK juga pernah menemukan kelebihan bayar saat pengadaan alat damkar dengan selisih nominal mencapai Rp 6,5 miliar. Semua kekeliruan transaksi itu ditemukan setelah BPK menobatkan Pemprov DKI sebagai peraih WTP.

“Sejak awal kita merasa aneh dan tanda tanya, bagaimana  BPK membuat kriteria,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Aziz mengatakan, tidak semua kesalahan pengelolaan keuangan yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta bisa membatalkan status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal ini disampaikan Aziz menanggapi reaksi Fraksi PDIP yang mengungkit WTP yang diterima DKI Jakarta selama empat kali berturut-turut ketika BPK melaporkan Pemprov DKI lebih bayar subsidi kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) sebesar Rp 415,922 miliar.

“Ada beberapa kategori dari temuan. Tidak semua temuan bisa membatalkan WTP,” kata Aziz saat dikonfirmasi TOPNEWS.MY.ID di Jakarta, Sabtu (17/7/2021). 

Menurut Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta itu ada beberapa kekeliruan pengelolaan keuangan yang hanya diberikan rekomendasi untuk perbaikan agar tak terjadi lagi ke depannya. Sebab, menurutnya kesalahan itu tidak ada potensi penyimpangan anggaran.

“Bisa jadi itu temuan minor yang cukup diberikan rekomendasi perbaikan saja,” tuturnya.

BPK telah dua kali menemukan kesalahan transaksi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pertama, adalah kelebihan pembayaran pengadaan alat pemadam kebakaran senilai Rp6,5 miliar. Dan yang teranyar adalah kelebihan bayar subsidi kepada Transjakarta senilai Rp415,922 miliar.

Mengenai kemungkinan pembatalan WTP yang diraih Pemprov DKI Jakarta atas temuan dua kasus itu, Aziz mengaku hal ini menjadi hak BPK. Lembaga tersebut, menurut dia, paling berkompeten memberi penilaian. 

“Sebenarnya yang bisa menjawab ini adalah BPK sebagai auditor,” tuturnya.[]



  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *