Pandu Riono Bikin Petisi Tolak Vaksinasi Covid-19 Berbayar

  • Bagikan


TOPNEWS.MY.ID, Jakarta – Pandu Riono Bikin Petisi Tolak Vaksinasi Covid-19 Berbayar. Epidemiolog dari Universitas Indonesia atau UI, Pandu Riono dan kawan-kawan, Irma Handayani dari Lapor Covid dan Sulfikar Amir dari Socio Talket, membuat petisi menolak vaksin mandiri atau Vaksinasi Gotong Royong (VGR) individu berbayar di Indonesia.

Menurutnya, vaksin mandiri mengalangi akses masyarakat kepada vaksin virus corona atau Covid-19.

Seperti diketahui, VGR individu berbayar yang seharusnya dilaksanakan hari ini, Senin 12 Juli 2021 ditunda oleh Kimia Farma. Belum ada kejelasan terkait kepastian realisasi vaksinasi berbayar atau mandiri itu diimplementasikan setelah ditunda hari ini. Stakeholder perusahaan farmasi milik BUMN akan menyampaikan hal terkait kelanjutannya.


Baca Juga: Ini Alasan Kimia Farma Tunda Layanan Vaksin Covid-19 Berbayar

“Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong individu yang semula dimulai hari Senin 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya,” terang Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Senin 12 Juli 2021.

Menurutnya, seperti dilansir dari katadata.co.id, Senin 12 Juli 2021, besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk dari masyarakat membuat manajemen Kimia Farma memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong individu. Perusahaan pelat merah atau BUMN ini juga memperpanjang waktu pengaturan pendaftaran calon peserta.


Baca Juga: Terkejut Adanya Vaksin Berbayar, DPR: Saya Baru Mendengar Ini, Tidak…

Terkait penolakan Pandu dan kawan-kawannya terhadap program VGR individu berbayar itu, pihaknya merasa kebijakan vaksin mandiri tidak memiliki rasa berkeadilan. Oleh arena itu, ia meminta agar kebijakan vaksin mandiri dihapuskan.

“Cegah agar jangan ada komersialisasi vaksin, dan memperjuangkan keadilan akses vaksin di tengah pandemi,” terang Pandu saat dihubungi wartawan, Senin 12 Juli 2021.

Seperti dilansir dari detikcom, Senin 12 Juli 2021, petisi tersebut dibuat di situs change.org dengan judul ‘Batalkan Vaksinasi Mandiri, #VaksinasiMandiriGakAdil’. Seperti yang dapat dilihat pada Senin 12 Juli 2021 pada pukul 09.18 WIB, petisi itu sendiri telah ditandatangani 7.800 orang.


Baca Juga: Vaksinasi Berbayar, Anggota DPR Kecam Kebijakan Pemerintah Pusat

Dalam petisi tersebut, dijelaskan alasan menolak vaksin mandiri. Disebutkan, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan vaksin mandiri hanya menguntungkan segelintir pihak.

“Menurut WHO pun, program vaksinasi yang dilakukan pihak swasta hanya menguntungkan dan mengutamakan masyarakat tingkat ekonomi menengah ke atas di perkotaan saja. Dengan suplai vaksin yang masih sangat terbatas, masyarakat yang berada di daerah dan ekonomi menengah ke bawah yang justru memiliki tingkat risiko penularan yang lebih tinggi bisa tidak diprioritaskan dalam pembagian vaksin,” bebernya dalam tulisan petisi itu.

Pandu Riono dan kawan-kawannya, merasa vaksin di Indonesia tidak merata di semua wilayah. Alasan vaksin mandiri dapat membantu pemerintah mempercepat vaksinasi ditolak tegas petisi tersebut.

“Ini tidak bisa dibenarkan, karena vaksinasi mandiri justru menjadikan akses pada vaksinasi berdasarkan kemampuan ekonomi dan afiliasi dengan korporasi swasta,” imbuhnya.

Ia menambahkan, keputusan tersebut juga bertentangan dengan rekomendasi WHO, UNHRC (Dewan HAM PBB) dan kesepakatan global bahwa semua upaya pengendalian pandemi, termasuk vaksinasi harus dilakukan dengan menghormati hak masyarakat untuk mendapatkan vaksin seadil-adilnya.

Dari alasan-alasan itu, Pandu Riono dan kawan-kawannya meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri BUMN Erick Thohir membatalkan kebijakan vaksin mandiri.

“Karena itu, lewat petisi ini kami meminta Presiden Jokowi, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri BUMN Erick Thohir agar membatalkan program vaksinasi mandiri. Jika memang hendak mengajak kerja sama pihak swasta, sebaiknya pihak swasta diajak untuk melakukan distribusi vaksin, bukan untuk melakukan vaksinasi secara mandiri,” tegasnya.

“Setiap rakyat Indonesia, baik yang bekerja atau tidak bekerja berhak mendapatkan vaksin yang disediakan oleh pemerintah. Pihak swasta sebaiknya ikut membantu pemerintah agar semua rakyat mendapatkan haknya untuk divaksinasi sesuai prioritas yang sudah ditetapkan,” tutup Pandu.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan