Pengamat Cium Kejanggalan Pemecatan 8 Petugas Dishub DKI Jakarta yang Kongkow di Warkop

  • Bagikan
Opsi Lockdown di Tengah Lonjakan COVID-19, Pengamat: Kewenangan di Tangan Pemerintah Pusat


TOPNEWS.MY.ID, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengendus kejanggalan dari pemecatan delapan petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta oleh Gubenur Anies Baswedan.

Sebelumnya delapan petugas Dishub DKI Jakarta dipecat lantaran ketahuan kongkow di sebuah warung kopi (warkop) saat Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Trubus mengatakan, pemecatan petugas Dishub DKI Jakarta idealnya harus melalui tahapan-tahapan. Misalnya, kata dia, diberi teguran terlebih dahulu atau dirotasi. Apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya baru dipecat. 

“Persoalannya adalah apakah yang bersangkutan hanya ngopi terus tertangkap atau ada pelanggaran berat lainnya? Kalau misalnya hanya ngopi dan dipecat ya enggak sesederhana itu. Idealnya melalui prsesedur, ada prosesnya,” kata Trubus ketika dikonfirmasi TOPNEWS.MY.ID Minggu (11/7/2021).

Trubus menduga ada kesalahan berat lain yang dilakukan delapan petugas Dishub DKI Jakarta itu sehingga berujung pemecatan, hanya saja kesalahannya tak diungkap ke publik. Tujuannya, lanjut Trubus, Anies ingin menunjukkan kepada para pegawai di lingkungan Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta bahwa dirinya tak main-main menerapkan PPKM darurat. 

“Mungkin ada  kesalahan lain, tapi enggak diungkap ke publik. Ini saya lihat ada warna gimik juga sih, ingin memberi kesan bahwa PPKM ini tidak main-main,” ujarnya.  

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memecat delapan pegawai ini dengan dalih  melakukan pelanggaran berat. Sebab, terkesan tak mendukung PPKM darurat di Jakarta. Perbuatan mereka bertentangan dengan  Kepgub DKI Jakarta nomor 875 Tahun 2021 terkait PPKM Darurat Covid-19.

“Kita enggak tahu seberapa berat kesalahan dia, kalau cuma nongkrong di warung saat kembali kerja, kemudian dipecat ya saya rasa banyak orang yang akan kena,” ucap Trubus.

Sebelumnya,  Pemprov DKI Jakarta melakukan penindakan tegas kepada 8 (delapan) oknum Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta yang melanggar aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Hal ini ditengarai akibat tindakan mereka yang kedapatan berkumpul, makan, dan minum di kawasan  Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (7/7) malam.

Akibat tindakan tersebut, kedelapan oknum ini diberhentikan tugas karena telah melakukan kategori pelanggaran berat oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pemberhentian dilakukan per 9 Juli 2021, melalui Apel yang dipimpin oleh Kadishub DKI, Syafrin Liputo, serta di hadiri oleh Gubernur Anies Baswedan, serta Sekda DKI, Marullah Matali, beserta jajarannya, di Halaman Balaikota DKI.

Gubernur Anies mengatakan bahwa langkah pendisiplinan tersebut sangat penting, karena siapapun yang berseragam dan menjalankan tugas negara, harus memberikan contoh baik saat bertindak. Oleh karena itu, mereka sangat tidak diharapkan untuk melakukan pelanggaran, khususnya saat menjalankan PPKM Darurat.

“Karena itulah, ini bukan sekadar pemberhentian, tetapi karena mereka tidak patuh untuk membawa atribut negara di pundaknya, di dadanya, di saat mereka justru melakukan pelanggaran atas peraturan. Ini pesan kepada semua, bila Anda melakukan pelanggaran, bila Anda bertindak tidak patut, sementara Anda membawa atribut negara, maka atribut nya dilepas dan ikatan kerjanya dihentikan,” kata Anies.[]



  • Bagikan

Tinggalkan Balasan