Ini Alasan Jaksa Enggan Ajukan Kasasi Atas Pemotongan Vonis Pinangki

  • Bagikan
Ini Alasan Jaksa Enggan Ajukan Kasasi Atas Pemotongan Vonis Pinangki


TOPNEWS.MY.ID Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menjelaskan alasan mereka terkait dengan sikap jaksa penuntut umum (JPU) tidak mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Negeri DKI Jakarta yang memangkas vonis terdakwa Pinangki Sirna Malasari.

“JPU berpandangan bahwa tuntutan JPU telah dipenuhi dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selain tidak terdapat alasan untuk mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP,” kata Kepala Kejari Jakarta Pusat Riono Budisantoso di Jakarta, Kamis (8/7/2021).

Maraknya pemberitaan terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memangkas vonis Pinangki Sirna Malasari dalam perkara tindak pidana korupsi dari 10 tahun menjadi 4 tahun, Kejari Jakarta Pusat pun membuat mereka angkat bicara untuk menjelaskan alasan tersebut.

Setelah mempelajari putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menurut Riono, JPU tidak menemukan alasan untuk mengajukan permohonan kasasi.

Pengajuan permohonan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP yang secara limitatif ditentukan sebagai berikut, yakni poin a, apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Dalam Poin b, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Poin c, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangannya.

Di dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta disebutkan bahwa ketentuan atau peraturan hukum yang menjadi dasar pertimbangan telah diterapkan secara benar dan tidak ada satu pun ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan tidak sebagaimana mestinya.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga telah memeriksa dan mengadili perkara dimaksud secara benar dan tidak melampaui batas wewenangnya.

“Untuk itu, desakan agar JPU mengajukan permohonan upaya hukum kasasi sama artinya dengan meminta JPU untuk melakukan tindakan yang tidak memiliki dasar hukum. Hal itu tentu saja tidak dibenarkan,” kata Riono.

Sebelumnya, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menduga sikap bergeming jaksa tak mau kasasi lantaran ingin menutupi peran “king maker”.

“Jaksa jelas sangat enggan untuk mengajukan kasasi dan bahkan tidak mau kasasi. Saya menduga ini ada upaya untuk menutupi peran king maker dalam kasus terkait Pinangki. Salah satu kunci king maker itu ada di Pinangki,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya, Senin (5/7/2021).

Dugaan atas sosok king maker muncul saat pembacaan vonis terhadap Jaksa Pinangki. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mengakui keberadaan sosok king maker tersebut.

Menurut majelis hakim, keberadaan king maker tersebut terbukti berdasarkan percakapan di aplikasi WhatsApp yang dibenarkan oleh Pinangki dan saksi Anita Kolopaking. Sosok king maker disebut-sebut membantu Pinangki dan seorang saksi bernama Rahmat menemui Djoko Tjandra untuk membahas pengurusan fatwa di MA. 

Boyamin mendesak jaksa mengajukan kasasi untuk menepis anggapan adanya upaya menutupi king maker. Hal lain yang membuat jaksa perlu mengajukan kasasi yakni perbandingan hukuman Pinangki dengan perantara suap Andi Irfan Jaya dan Djoko Tjandra sebagai pemberi suap.

Dalam putusan Hakim Tipikor Jakarta, Andi divonis 6 tahun dan Djoko Tjandra dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan. Sementara, Pinangki hanya dihukum 4 tahun berdasarkan putusan banding.

Padahal, kata Boyamin, dalam konteks hukum di Indonesia, penerima suap semestinya mendapatkan hukuman lebih berat dibandingkan dengan pemberi suap dan perantara. 

“Ini alasan kejaksaan mengajukan kasasi. Karena tidak mungkin jadi terbalik ketika vonis penjaranya terjadi perbedaan dan yang menerima suap lebih rendah,” ucap Boyamin. 

Selain MAKI, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) agar segera mengajukan kasasi atas putusan tingkat banding mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung Pinangki Sirna Malasari.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan bahwa  pada hari ini, Senin (5/7/2021), merupakan tenggat waktu akhir bagi Kejagung untuk mengajukan kasasi.

“ICW mendesak agar langkah kasasi segera ditempuh,” kata Kurnia lewat keterangan tertulis, Senin (5/7/2021).

Jika tidak mengajukan kasasi, kata Kurnia, maka dugaan publik selama ini kian terkonfirmasi bahwa Kejagung sedari awal memang ingin melindungi dan berharap agar Pinangki dihukum rendah.

“Bagi ICW, Pinangki layak untuk dihukum maksimal,” tegas Kurnia.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Pinangki terbukti bersalah melakukan tiga tindak pidana sekaligus. Pertama, Pinangki menerima uang suap USD 500.000 dari Djoko Tjandra.

Kedua, Pinangki terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan total USD 375.229 atau setara Rp 5,25 miliar. 

Ketiga, pinangki juga dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama Djoko Tjandra, Andi Irfan Jaya, dan Anita Kolopaking untuk menjanjikan uang USD 10 juta kepada pejabat Kejagung dan MA demi mendapatkan fatwa. 

Mestinya vonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang meminta agar Pinangki divonis empat tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. 

Peran Pinangki sebagai makelar kasus pun terungkap ketika hakim membeberkan bukti percakapan Pinangki dengan mantan kuasa hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking. 

Percakapan TOPNEWS.MY.ID Pinangki dengan Anita di aplikasi WhatsApp pada 26 November 2019 itu terkait kepengurusan grasi mantan Gubernur Riau Annas Maamun. Annas merupakan terpidana kasus rasuah alih fungsi lahan di Provinsi Riau yang pernah mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo pada September 2019. 

Grasi itu membuat masa hukuman Annas berkurang satu tahun. Ia kini telah bebas sejak 21 September 2020. Menurut hakim, percakapan itu menjadi bukti bahwa Pinangki sudah terbiasa mengurus perkara. []



  • Bagikan

Tinggalkan Balasan