KPK Enggan Disebut Berikan Informasi Bohong Terkait Polemik Hasil TWK

  • Bagikan


TOPNEWS.MY.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan klarifikasi terkait tudingan yang disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai dokumen hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). KPK menyatakan, dokumen yang diperoleh dari Badan Kepegawain Negara (BKN) belum seluruhnya diberikan.

“Setidaknya terdapat sekitar 8 poin informasi dan data yang diminta oleh para pemohon melalui PPID KPK terkait pelaksanaan TWK. Satu diantaranya adalah mengenai hasil TWK,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (17/6).

“Sehingga hasil TWK yang diterima KPK dari BKN pada tanggal 27 April 2021, hanyalah salah satu dari yang diminta pemohon,” imbuhnya.

Ali menyampaikan, data hasil TWK yang diterima KPK merupakan data kolektif. Sedangkan data yang diminta pemohon, para pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat TWK merupakan data pribadi masing-masing pemohon.

“Sehingga sudah seharusnya KPK berkoordinasi dengan BKN dalam rangka pemenuhan permohonan tersebut. Terlebih, informasi dan data mengenai pelaksanaan TWK tidak sepenuhnya dalam penguasaan KPK,” tegas Ali.

Ali mengharapkan, pihak-pihak tertentu agar terlebih dulu memahami substansinya secara utuh, agar tidak merugikan masyarakat dengan menyampaikan tuduhan dan asumsi yang keliru di ruang publik.

“Masukan dan kritikan yang membangun bagi KPK tentu merupakan penyemangat untuk terus bekerja menjadi lebih baik lagi dengan berdasar pada ketentuan peraturan yang berlaku,” tegas Ali.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana memastikan dokumen hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) telah diserahkan seluruhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia membenarkan, penyerahan hasil TWK itu saat Pimpinan KPK menyambangi kantor BKN pada 27 April 2021 lalu.

“Semua dokumen sudah diserahkan ke KPK. Sifatnya rahasia negara,” ucap Bima kepada TOPNEWS.MY.ID, Rabu (16/6).

Bima menyatakan dokumen hasil TWK yang meluluskan 1.274 pegawai KPK itu bersifat rahasia. Sehingga tidak bisa sembarang orang melihat atau membuka dokumen tersebut. “Makanya semuanya bersegel,” cetus Bima.

Sebelumnya, ICW mengingatkan KPK untuk tidak berbohong terkait dokumen hasil TWK. Terlebih BKN telah menegaskan dokumen hasil TWK seluruhnya sudah diberikan kepada KPK, pada 27 April 2021 lalu.

“Mengingatkan kepada Plt Juru Bicara KPK untuk tidak memberikan informasi hoaks terkait dengan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Betapa tidak, berdasarkan pemberitaan yang terpampang dalam website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) disebutkan bahwa tanggal 27 April 2021 Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyerahkan hasil TWK kepada Pimpinan KPK,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya.

“Jadi, justru aneh ketika disebutkan bahwa KPK mesti berkoordinasi dulu dengan pihak eksternal terkait hasil TWK,” imbuhnya.

Kurnia sangat menyesalkan informasi yang disampaikan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri terkait keengganan membuka hasil TWK. Dia menduga, TWK digunakan hanya sebagai alat untuk menyingkirkan pegawai KPK yang dipandang berintegritas.

“Ketidakjujuran KPK dalam memberikan hasil TWK kepada pegawai semakin menguatkan dugaan publik bahwa tes itu hanya akal-akalan saja untuk menyingkirkan pegawai KPK,” tegas Kurnia menandaskan.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Muhammad Ridwan



  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *