Pemerintah Ingin Genjot Penerapan Ekonomi Hijau di Industri Keuangan

  • Bagikan
Pemerintah Ingin Genjot Penerapan Ekonomi Hijau di Industri Keuangan


TOPNEWS.MY.ID Menteri Koordinator Airlangga Hartarto terus mendorong penerapan ekonomi hijau dalam industri keuangan melalui roadmap keuangan berkelanjutan yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Pemerintah terus mendorong penerapan ekonomi hijau dalam industri keuangan melalui Otoritas Jasa keuangan yang telah mengeluarkan roadmap keuangan berkelanjutan pada bulan Januari lalu,” katanya dalam webinar, Selasa (15/6/2021).

Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II yang telah dikeluarkan OJK untuk mempercepat penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola di Indonesia. Adapun Roadmap Tahap II berfokus pada penciptaan ekosistem keuangan berkelanjutan secara komprehensif, dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan mendorong pengembangan kerja sama dengan pihak lain.

” Roadmap tersebut bisa menjadi kerangka acuan bagi lembaga keuangan agar berkontribusi positif dalam proses pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, saat ini terdapat 15 bank yang tergabung dalam inisiatif keuangan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini tentu merupakan hal yang patut diapresiasi karena pembentukan ikatan ini merupakan bentuk komitmen dari industri perbankan guna mendukung pembiayaan hijau.

“Perbankan dan lembaga keuangan hadir sebagai intermediasi dari setiap kegiatan ekonomi,” lanjutnya.

Lebih lanjut, kata Airlangga, peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan yang salah satu contoh adalah klausul kewajiban pelestarian lingkungan dan penggunaan sumber daya lokal bagi perusahaan yang membutuhkan pinjaman pengembangan.

Disisi lain, keuangan berkelanjutan dalam pemulihan ekonomi nasional tentu menghadapi berbagai tantangan yang perlu diselesaikan bersama-sama.

“Tantangan terbesar tentu penerapan keuangan berkelanjutan adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk menyelaraskan kepentingan ekonomi sosial dan lingkungan hidup,” ungkapnya.

Oleh karena itu, pemerintah terus merangkul berbagai pemangku kepentingan untuk menjalankan komitmen dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

“Dan kondisi pandemi Covid-19 ini tentunya menjadi momentum untuk terus melaksanakan penerapan berbagai kebijakan kebijakan ekonomi memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan,” tambahnya.

Sekadar informasi, dalam rangka mendukung industri keuangan yang sehat, stabil, dan berdaya saing tinggi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025. Kehadiran cetak biru tersebut sebagai pendukung pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia.

“Cetak Biru ini berperan sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam menentukan arah dan prioritas pengembangan SDM khususnya dalam mendukung kesiapan menghadapi perkembangan terkini. Cetak biru ini disusun secara bersama-sama dengan para pemangku kepentingan, di antaranya asosiasi kelembagaan/profesi serta akademisi,” kata Wimboh dalam sambutannya Selasa (25/5/2021).[]



  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *