KPK Apresiasi Indeks Perilaku Antikorupsi Meningkat Hingga Skor 3,88

  • Bagikan


TOPNEWS.MY.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi meningkatnya Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) 2021 yang baru saja dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), mencapai skor 3,88. Terjadi peningkatan 0,04 poin dibandingkan pada 2020 yang mencatat skor 3,84.

BPS telah merilis IPAK dengan skala indeks 0 sampai 5, di mana rentang indeks 0 – 1,25 sangat permisif dan skor di atas 3,76 sampai 5,00 sangat antikorupsi. Maka, skor IPAK 2021 dikategorikan sangat antikorupsi.

IPAK 2021 mengukur dua dimensi, yaitu persepsi atau penilaian masyarakat terhadap berbagai bentuk perilaku korupsi yang termasuk petty corruption yang dianggap sebagian masyarakat sebagai hal yang lumrah. Kedua, mengukur pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan publik dan pengalaman lainnya.

“Peningkatan ini patut diapresiasi. Tren skor IPAK dalam 4 tahun terakhir juga diketahui terus mengalami peningkatan. IPAK 2021 terjadi peningkatan pada persepsi masyarakat Indonesia terhadap nilai-nilai antikorupsi khususnya pada lingkup keluarga dan komunitas, serta terkait pengalaman lainnya,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (15/6).

Namun demikian, pada IPAK 2021 terjadi penurunan pada subdimensi persepsi dan pengalaman masyarakat di lingkup publik, khususnya ketika mengakses layanan publik. Salah satunya ditandai dengan peningkatan persentase masyarakat yang mengakses layanan publik dan membayar melebihi ketentuan.

“IPAK 2021 juga masih di bawah target RPJMN yang menetapkan skor 4,03,” ucap Ali.

Juru bicara KPK bidang penindakan ini memandang, hal ini sebagai tantangan bersama untuk terus mendorong upaya-upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem yang dapat menutup potensi korupsi dalam pelayanan publik. Di sisi lain, juga terus mendorong pendidikan antikorupsi untuk membangun budaya antikorupsi dengan mewujudkan aparatur negara dan masyarakat yang berintegritas.

Salah satu upaya pembangunan integritas, sambung Ali, dilakukan KPK melalui program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas). Kegiatan pembekalan antikorupsi untuk para penyelenggara negara beserta pasangan suami/istri dan diklat pembangunan integritas untuk para penyelenggara negara.

“Pentingnya peran pasangan dan keluarga dalam pencegahan korupsi tercermin dalam baseline studi pencegahan korupsi berbasis keluarga yang dilakukan KPK pada 2012-2013. Karenanya, dalam upaya pembangunan integritas KPK mendorong peran keluarga untuk menjalankan fungsi sosialisasi nilai-nilai integritas seperti kejujuran di dalam keluarga,” ucap Ali.

Dia menuturkan, pelayanan publik merupakan salah satu sektor yang menjadi fokus area KPK selain sektor sumber daya alam, penegakan hukum, tata niaga, dan politik. Terlebih, melalui program koordinasi supervisi pencegahan (korsupgah), KPK mendorong perbaikan tata kelola pada pemerintah daerah dengan menggunakan alat ukur monitoring centre for prevention (MCP) termasuk di dalamnya sektor pelayanan publik.

Oleh karena itu, IPAK 2021 juga menunjukkan akses masyarakat paling banyak pada layanan publik daerah. Demikian juga peran KPK yang tergabung dalam Timnas Stranas PK.

Baca Juga: Tak Terima Candaan Yasonna Soal AHY, Santoso Demokrat Ngomong Begini

“Hal ini terus mendorong perbaikan tata kelola melalui 3 fokus perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi,” ujar Ali.

Juru bicara berlatar belakang Jaksa ini
berharap, upaya pencegahan korupsi, terutama terkait peningkatan kesadaran dan perilaku masyarakat untuk menolak gratifikasi, penyuapan, pemerasan, dan nepotisme, semakin masif dilakukan.

“Hal ini terutama penting bagi seluruh pemangku-kepentingan,” pungkas Ali.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Muhammad Ridwan



  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *