DPR Buka Suara Soal Wacana Pajak Pendidikan Hingga Sembako

  • Bagikan
pajak pendidikan


TOPNEWS.MY.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menolak keras wacana pengenaan pajak pendidikan hingga sembako yang tertuang dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Pengenaan pajak pendidikan, kata Hetifah, dinilai bertentangan dengan misi mencerdaskan bangsa.

“Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia dan bagian dari tujuan penyelenggaraan negara yang dijamin di konstitusi kita,”beber Hetifah. 


Baca Juga: Pemerintah Pungut Pajak PPN Sembako, PKS: Tak Masuk Akal, Berhentilah…

“Jika jasa Pendidikan dikenakan pajak, ini bertentangan dengan cita-cita dasar kita untuk mencerdaskan bangsa berdasarkan keadilan sosial,” sambung Hetifah di Jakarta, Sabtu 12 Juni 2021.

Mengutip suaracom jaringan TOPNEWS.MY.ID, Hetifah menambahkan, kekinian masih banyak sekolah yang kesulitan menyelenggarakan kegiatan operasionalnya. 


Baca Juga: Salat Idul Fitri Bareng Warga Pinrang di Rumah Aspirasi, RMS…

Bahkan kata dia, banyak guru berstatus tenaga honorer belum mendapatkan upah yang layak.

“Tak jarang, pungutan pun dibebankan pada orang tua siswa,” bebernya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengaku menyadari pemerintah butuh dana untuk pembangunan. Akhirnya sejumlah anggaran juga banyak dipotong.


Baca Juga: Jelang Idul Fitri, Rapsel Ali Tebar 5000 Paket Sembako di…

“Pajak merupakan sarana dari redistribution of wealth. Untuk terciptanya pemerataan, justru anggaran untuk pendidikan harus ditambah, bukan sebaliknya pemerintah mengambil dari sektor pendidikan,” tandasnya.

Sri Mulyani Buka Suara

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat suara terkait kekisruhan di publik soal wacana pajak sembako.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *