Tok! Komisi XI dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro 2022

  • Bagikan
Tok! Komisi XI dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro 2022


TOPNEWS.MY.ID Komisi XI DPR RI bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2022.

Kesepakatan ini dimasukkan dalam kesimpulan rapat kerja Komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa (8/6/2021).

“Berdasarkan pendapat dari masing-masing Fraksi Komisi XI DPR RI, Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati besaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2022,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto, Jakarta, Selasa (8/6/2021).

Besaran asumsi dasar ekonomi makro tahun 2022 di antaranya pertumbuhan ekonomi disepakati pada kisaran 5,2-5,8 persen year-on-year, nilai tukar disepakati sebesar Rp13.900 hingga Rp15 ribu per dolar AS, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara alias SBN sepuluh tahun 6,32-7,27 persen dan target inflasi tahun depan sebesar di kisaran 2-4 persen year-on-year.

Sementara, pada target pembangunan disepakati tingkat pengangguran terbuka pada tahun depan sebesar 5,5-6,3 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan ditargetkan 8,5-9 persen. Adapun rasio gini diperkirakan Rp 0,376-0,378 dan indeks pembangunan manusia 73,41-73,46.

Pada indikator pembangunan, rapat menyepakati nilai tukar petani (NTP) 103-105 dan nilai tukar nelayan TOPNEWS.MY.ID 104-106.

Pada kesimpulan lain, Dito mengatakan laporan hasil Panja pertumbuhan dan pembangunan nasional dan panja penerimaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesimpulan ini.

Selanjutnya, nilai tukar Rupiah, pada tahun 2022, diasumsikan pada kisaran Rp13.900 hingga Rp15 ribu per dolar AS.

“Pemerintah dan otoritas moneter agar dapat mengoptimalkan momentum saat ini, di mana terjadi penguatan nilai tukar, net inflow modal asing, dan cadangan devisa yang meningkat, untuk dapat menjaga stabilitas nilai rupiah yang berkelanjutan sesuai dengan nilai fundamentalnya,” lanjutnya.

Dan terakhir, kebijakan fiskal pada tahun 2022, juga perlu didukung dengan Kebijakan Pengendalian inflasi, agar dapat memenuhi target sasaran inflasi 2,0 persen sd 4,0 persen.

Pencapaian target inflasi tersebut agar sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional, stabilitas nilai tukar, terjaganya pasokan barang, serta penguatan sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia untuk pengendalian inflasi pada seluruh komponen inflasi (inti, volatile food, dan administered price). []



  • Bagikan

Tinggalkan Balasan