Ekonom: Permintaan Terbatas Saat Pandemi Jadi Biang Kerok Rendahnya Penyaluran Kredit

  • Bagikan


TOPNEWS.MY.ID, Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan menilai faktor utama penyebab rendahnya penyaluran kredit adalah karena permintaan masyarakat yang masih relatif terbatas di tengah pandemi.

Padahal, dari sisi stabilitas sistem keuangan, Fadhil menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku industri perbankan, melalui sejumlah kebijakan, seperti restrukturisasi kredit, subsidi bunga pinjaman, kredit modal kerja baru, maupun langkah pengawasan lainnya.

“Dari sisi iklim usaha, di mana OJK sangat berperan dalam hal ini, sudah cukup baik khususnya di kalangan industri perbankan, tetapi ini masalah permintaan masyarakat yang belum signifikan meningkat, sehingga dunia usaha juga masih menahan ekspansi bisnis,” ujar Fadhil dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu (27/5/2021).

Perkembangan penyebaran Covid-19 selama lima bulan pertama tahun ini, cukup signifikan menahan kegiatan ekonomi yang sempat optimistis di awal tahun. Penyaluran kredit masih terkontraksi 2,28% (yoy) pada April 2021.

Meski dari sisi likuiditas perbankan relatif siap menyalurkan dana untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintah.

Pemerintah menargetkan angka pertumbuhan ekonomi yang cukup optimistis untuk kuartal II 2021 di atas 7%. Sedangkan, sepanjang 2021 diperkirakan produk domestik bruto (PDB) akan tumbuh di kisaran 4,1% hingga 5,1%.

Kondisi perbankan secara nasional, lanjut Fadhil, masih cukup aman. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) per Maret 2021 tetap tinggi di level 24,05%. Dan rasio kredit bermasalah Non Performing Loan (NPL) tetap rendah, yakni 3,17% (bruto) dan 1,02% (netto).

Namun, meski iklim atau kondisi sektor keuangan stabil, perbankan tetap akan menetapkan suku bunga kredit sesuai dengan mekanisme pasar. Sehingga tidak ada jalan lain, selain mempercepat upaya pemulihan ekonomi, sehingga permintaan masyarakat meningkat dan pendapatan dunia usaha ikut naik.

Di sisi lain, jika memang pemerintah menilai intermediasi perbankan perlu didukung dengan memangkas suku bunga pinjaman, Kementerian BUMN bisa memulainya dengan Bank Himbara. Jadi, selain iklimnya dijaga, juga ada intervensi yang dilakukan terhadap Bank BUMN.



  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *