Pemkab Jeneponto Terima LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2020, Ini Hasilnya

  • Bagikan


TOPNEWS.MY.ID, Jeneponto – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas  laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020 dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Penyerahan LHP BPK itu di ikuti Pemkab Jeneponto yang di Wakili Sekda Jeneponto, Syafruddin Nurdin bersama Pimpinan DPRD Jeneponto, Irmawati Zainuddin dan beberapa Kepala OPD secara virtual melalui Aplikasi zoom diruang rapat Sekda, Jumat, 28 Mei 2021.

Kegiatan tersebut diikuti pemkab Jeneponto bersama 11 kabupaten lainnya se- Sulawesi Selatan, yakni Gowa, Bantaeng, Sinjai, Pangkep, Sidrap, Enrekang, Tana Toraja, Toraja utara, Soppeng, Luwu timur dan Wajo 


Baca Juga: Jadikan Kabupaten Bebas Sampah, Pemkab Jeneponto Gelar Sosialisasi Pengelolaan Sampah…

Acara diawali dengan penandatangan berita acara oleh Sekda Syafruddin Nurdin didampingi wakil Ketua I DPRD Jeneponto, Irmawati Zainuddin dan beberapa pejabat daerah lainnya.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas  laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020 disampaikan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Wahyu Priyono kepada 12 Pemerintah Daerah di kantor BPK perwakilan Sulawesi Selatan di Makassar.


Baca Juga: Pemkab Jeneponto Ikuti Rakor Wasin yang Dibuka Presiden, Jokowi Tegaskan…

Wahyu priyono dalam sambutan menyampaikan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas  konstitusional BPK, sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan.

“pasal 17 undang-undang nomor 15 tahun 2004 mengamanahkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP atas laporan keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan dari pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya,”jelas Wahyu Priyono.

Dari penyampaian, ketua BPK Perwakilan Sulawesi Selatan  juga diketahui beberapa daerah mengalami penurunan dan peningkatan predikat opini serta sebagian yang lainnya tidak mengalami perubahan atau tetap pada predikat sebelumnya. 


Baca Juga: Jelang Pilkades Serentak, Wabup dan Forkopimda Jenepoonto Ikuti FGD dengan…

“Seperti Kota Makassar, Gowa, dan Bulukumba mengalami penurunan yang sebelumnya berada pada predikat WTP pada tahun 2019 Turun menjadi WDP di tahun 2020 Sedangkan beberapa daerah mengalami peningkatan dari sebelumnya WDP menjadi WTP,” kata Wahyu Priyono.

Sedangkan daerah yang berhasil mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), kata Wahyu Priyono adalah Kabupaten Pangkep,” Pangkep secara berturut-turut mulai dari tahun 2015 sampai sekarang,” ungkap Wahyu Priyono.

Wahyu priyono menambahkan, opini yang diberikan pemeriksa, termasuk opini wajar tanpa pengecualian (WTP) merupakan pernyataan propesional pemeriksa mengenai kewajaran.

“Laporan keuangan bukan menjadi jaminan tidak adanya praud yang ditemukan ataupun timbulnya praud dikemudian hari,”ujarnya 

Diakhir sambutannya, Wahyu berharap agar setiap daerah mengevaluasi dan konsisten memperbaiki pengolaan keuangan 

“Terima kasih kepada seluruh daerah atas komunikasi yang baik serta kerjasama selama proses sehingga pemeriksaan selesai tepat waktu, kami berharap daerah yang belum mendapat predikat WTP agar terus berupaya dan bersungguh-sungguh dalam dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sehingga ditahun berikutnya mendapat predikat WTP,” harapnya.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020, BPK memberikan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP).

Menaggapi hasil yang dicapai Pemkab Jeneponto, Sekda, Syafruddin Nurdin menyampaikan, dari hasil pemeriksaan terdapat beberapa akun yang membutuhkan perbaikan sehingga opini Jeneponto belum bisa sampai pada wajar tanpa pengecualian (WTP) dan juga diketahui di tahun 2020 DPRD mengalami permasalahan sistem pengelolaan keuangan yang selanjutnya berdampak pada adanya ketekoran kas.  

“sebetulnya BPK sudah mengapresiasi dengan adanya perbaikan yang telah kami lakukan, tetapi masih ada beberapa hal yang nilainya belum berada pada tingkat dapat ditoleransi,”jelasnya.

Mantan kadis kesehatan itu juga menjelaskan adanya sedikit masalah tentang piutang yang berhubungan dengan ketidakpatuhan

“Jeneponto sisa membutuhkan sedikit lagi upaya perbaikan, In sha Allah tahun depan kita sudah bisa masuk pada wajar tanpa pengecualian,”ujarnya optimis.

Syafruddin Nurdin juga menjelaskan beberapa langkah taktis untuk bisa sampai pada opini WTP, diantaranya dengan mengharapkan para kepala OPD agar fokus menyelesaikan seluruh rekomendasi dari BPK, terdapat sekitar 77 rekomendasi yang berhubungan dengan laporan keuangan pada tahun 2020.

“kami kembali akan membentuk tim yang terkait dengan persoalan aset, piutang, dan penyelesaian rekomendasi BPK, Kedepan inspektorat akan kami perintahkan untuk melakukan pengawalan terhadap penyelesaian rekomendasi-rekomendasi tersebut, sehingga semua yang menjadi catatan  BPK bisa kita selesaikan,”tutupnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *