Categories
Syarikat Islam

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPP Syarikat Islam Menjadi Salah satu Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam As-syafi’iyah Jakarta

Selasa, 2 Maret 2020, pukul 13.30 WIB, bertempat di Kampus 2 Universitas Islam As-syafi’iyah  Jakarta, Jl. Raya Jatiwaringin No. 12 Jakarta, H. Abubakar (Promovendus) mengikuti Sidang Ujian Promosi Doktor Ilmu Hukum konsentrasi studi Hukum Islam dengan judul disertasi: “TRANSFORMASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL (Studi Tentang Penerapan Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional)”.

Bertindaksebagai Tim Promotor dan Penguji, yaitu: Dr. Masduki Ahmad, SH, MM (Ketua); Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH, MH (Co Promotor); Prof. Dr. AchmadMobarokMA; Dr. Ilyas Ismail, MA; Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH, MH (Ketua Bidang Pendidikan Tinggi DPP Syarikat Islam); Dr. Heru Widodo, SH, MH (Direktur Lembaga Bantuan Hukum DPP Syarikat Islam); Dr. Efridani Lubis, SH, MH; Dr. Abdul Haris Semendawai, SH, LLM.

Promovendus dalam Disertasinya menyatakan, Paradigma hukum masa kini, merupakan kelanjutan dari paradigma hukum masa lalu, dan paradigma hukum masa depan akan lebih banyak ditententukan oleh corak dnn perspektif hukum yang dibangun pada masa kini. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum masa kini, di samping berpijak pada masa lalu, juga harusmemiliki kemampuan melakukan prediksi atas masa depan. Prediksi terhadap masa depan, dapat direkayasa melalui suatu perubahan sosial dan budaya yang direncanakan, dikendalikan, dan diberdayakan seeara sistematis dan kontinyu, seiring dengan kebutuhan masyarakat atas pembangunan nasional secara keseluruhan. Pembangunnn hukum nasional di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia, unsur agama menjadi urgen diperhatikan. Karena agama, tidak hanya menjadi substansi dari rekayasa  sosial tetapi juga menjadi core values (nilai-nilai asasi) dari pembangunan manusia seutuhnya. Pembangunan hukum, sebagai bagian dari pembangunan manusia seutuhnya, menjadi lebih mendesak jika dihubungkan dengan kebutuhan objektif negara-negara berkembang semacam Indonesia, untuk tampil secara lebih beradab di pentas dunia. Hal itu disebabkan oleh cita-cita kemerdekaan dan pembangunan, telah mendorong negara tersebut, melakukan penataan kembali tatanan sosialnya dengan berpijak pada nilai-nilai agama, baik di bidang hukum, politik, budaya, maupun ekonomi. Proses perubahan tatanan sosial bagi negara yang sibuk dengan pembangunan, telah memaksa masyarakatnya untuk segera melaksanakan pembangunan di bidang hukum sebagai prasyarat tegak dan berjalannya roda pembangunan itu sendiri. Tegak dan bergeraknya aspek hukum di suatu negara, akan segera mendorong bidang-bidang lain untuk senantiasa berjalan di atas koridor hukum yang dibangun. Pada hakikatnya, pembangunan dalam bidang hukum adalah ikhtiar bersama untuk mengadakan pembaruan pada substansi (isi), struktur (lembaga), kultur (budaya) dari berlakunya suatu sistem hukum. Berpijak pada system hukum yang baik.segera setelah itu, barulah diarahkan secara maksimal untuk pembentukan kaidah-kaidah hukum baru yang lebih baik, yaitu kaidah-kaidah hukum yang mampu menjawab tantangan zaman, di mana konsep ruang dan waktu adalah prasyarat utama dalam menjawab tantangan zaman tersebut inilah salah satu cara melaksanakan perubahan sosial (social change) yang diperlukan dalam pembangunan masyarakat.

Categories
Syarikat Islam

Ketua Bidang Pendidikan Tinggi dan Ketua Majelis Pendidikan DPP  Syarikat Islam Menjadi Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam As-syafi’iyah Jakarta

Ketua Bidang Pendidikan Tinggi (Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH, MH), dan Ketua Majelis Pendidikan (Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH, MH) DPP  Syarikat Islam Menjadi Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam As-syafi’iyah Jakarta.

Rabu, 4 Maret 2020, pukul 13.30 WIB, bertempat di Kampus 2 Universitas Islam As-syafi’iyah  Jakarta, Jl. Raya Jatiwaringin No. 12 Jakarta, Advokat Yuniar Rahmatiar(Promovendus) mengikuti Sidang Ujian Promosi Doktor Ilmu Hukum konsentrasi studi Hukum Bisnis/Ekonomi dengan judul disertasi: “PERAN ASURANSI LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI PENGENDALIAN RISIKO PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM SISTIM HUKUMLINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA”.

Bertindak sebagai Tim Promotor dan Penguji, adalah: Dr. Masduki Ahmad, SH, MM (Ketua); Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, SH, M.Hum (Promotor); Dr. Efridani Lubis, SH, MH (Co-Promotor); Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH, MH; Prof. Dr. Erna Widjajanti, SH, MH;    Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH, MH(Ketua Majelis Pendidikan DPP Syarikat Islam); Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH, MH (Ketua Bidang Pendidikan Tinggi DPP Syarikat Islam); Prof. Dr. Dailami Firdaus SH, LLM, MBA (Ketua Yayasan Perguruan TInggi As-syafi’iyah); Dr. Abdul Haris Semendawai, SH, LLM.

Adapun persoalan yang menjadi perhatian Promovendus dalam kajian disertasinya dengan mendasarkan pada tiga permasalahan pokok yang perlu dijawab dan diteliti yaitu:

  1. Bagaimana pengaturan dan peran asuransi lingkungan hidup  dalam sistim hukum lingkungan  di  Indonesia ?
  2. Bagaimana penerapan asuransi  lingkungan hidup sebagai upaya pengendalian risiko  pencemaran  lingkungan  hidup dalam sistim hukum  lingkungan di Indonesia ?
  3. Bagaimana konsep  dan kebijakan penerapan asuransi  lingkungan  hidup  yang ideal ?

Dalam rangka menjawab berbagai pertanyaan tersebut, Promovendus mengkaji dan menganalisis fakta-fakta hukum yang terjadi dalam praktek yang terjadi dalam masyarakat.

Dari permasalahan pokok yang diteliti tersebut menghasilkan hasil penelitian, antar lain meliputi:

  1. Pengaturan dan Peran Asuransi Lingkungan Hidup dalam Sistim Hukum Lingkungan  di  Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Dagang  (KUHD)  ada  2  (dua)  cara  pengaturan  asuransi,  yaitu  pengaturan  yang  bersifat  umum  dan  yang  bersifat  khusus.  Pengaturan  yang  bersifat  umum  terdapat  dalam  Buku  I  bab  9  Pasal  246-286  KUHD  yang  berlaku  bagi  semua  jenis  asuransi.  Pengaturan  yang  bersifat  khusus  terdapat  dalam  Buku  II  bab 9  dan  bab  10. Namun  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Dagang tidak  mengatur  tentang  asuransi  lingkungan,  asuransi  lingkungan  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  tahun 2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yaitu terdapat dalam  pasal  43  ayat 3 (tiga) huruf (f), yang  mana  dalam  penjelasan  Undang-Undang tersebut  hanya  menjelaskan  definisi  asuransi  lingkungan  tetapi  tidak  menjelaskan  pengaturan  dan  mekanisme  lebih  lanjut  tentang  bagaimana  pelaksanaan  asuransi  lingkungan  tersebut,  tentunya  hal  ini  perlu  ada  pengaturan  yang  jelas  bagaimana  penerapan  asuransi  lingkungan  terhadap  perusahaan  yang  mengelola  limbah  bahan berbahaya dan  beracun.  Bahwa  asuransi  lingkungan mempunyai  peranan  yang  sangat  penting   yaitu  asuransi  dapat  memberikan  rasa  rasa  aman  dalam  menjalankan  usaha.  Hal  ini  karena    akan  terlepas  dari  kekahwatiran  akan  tertimpa  kerugian  akibat  suatu  peristiwa  yang  tidak  diharapkan,  sebab  walaupun  tertimpa  kerugian  akan  mendapat  ganti  rugi  dari  perusahaan  asuransi.
  2. Penerapan Asuransi Lingkungan Hidup Sebagai Upaya Pengendalian Risiko Pencemaran  Lingkungan  Hidup Dalam Sistim Hukum  Lingkungan di Indonesia.  Berkaitan dengan penerapan asuransi  lingkungan, asuransi lingkungan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, perusahaan dan    Penerapan  asuransi  lingkungan  sudah  seharusnya  diterapkan  dengan  tegas  tentunya  dengan  aturan  dan  kebijakan  yang  jelas,  hal  ini  seperti  yang  sudah  dialakukan  oleh  PT. Mandiri  Intilogam  yang  menerapkan  asuransi  lingkungan  melalui  asuransi  PT. Jaasindo,  namun  dalam  pelaksanaan  asuransi  lingkungan  ini  masih  jauh  dari  harapan karena  asuransi  lingkungan  belum  ada  aturan  yang  jelas  mengenai  bagaimana  penerapan  asuransi  lingkungan yang  baik   dalam  hal  ini  aturan  bagaimana  pengaturan polis,  besar  premi   yang  harus  dikeluarkan  oleh perusahaan  dan  ganti  rugi  yang  harus  ditanggung  pihak  asuransi.
  3. Konsep dan Kebijakan Penerapan Asuransi Lingkungan  Hidup  yang Ideal.

Konsep asuransi lingkungan yang ideal yang memungkinkan  bisa diterapkan adalah dengan cara menyisihkan dana sebagai simpanan apabila terjadi suatu resiko. Prinsip ini umum dikenal sebagai konsep pembiayaan risiko (risk funding).Menurut  penulis  ada 4  kelompok yang terkait  dalam konsep  asuransi  lingkungan yang ideal  yaitu  kelompok pertama adalah para pembuat kebijakan, termasuk para legislator dan regulator lingkungan hidup. Kelompok kedua adalah pihak yang menegakkan aturan tersebut  yaitu pihak ini berwenang untuk mengevaluasi dan menerbitkan ijin lingkungan dan/atau memonitor dipenuhinya peraturan-peraturan tersebut. Kelompok ketiga adalah pihak yang menangani masalah munculnya dampak negatif terhadap lingkungan, seperti spesialis lingkungan, atau lembaga penyelamat lainnya, dalam hal  ini  asuransi  lingkungan  dan  kelompok keempat terdiri dari lembaga-lembaga independen yang mengevaluasi insiden, meneliti penyebabnya, mengevaluasi dampaknya dan membuat rekomendasi untuk perbaikannya

Dari Kesimpulan tersebut diatas, Promovensus memberikan saran:

  1. Pengaturan asuransi  lingkungan  sudah  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  yaitu  Pasal  43  namun  tidak disebutkan mekanisme pelaksanaanya,  hal ini  sudah  seharusnya  pemerintah  mengatur  secara  jelas  tentang  mekanisme asuransi
  2. Pemerintah sudah seharusnya memperhatikan peranan asuransi lingkungan, karena pencemaran lingkungan  sudah  terjadi  dimana-mana,  dalam  hal  ini  pemerintah   perlu  adanya  ketegasan  dan  kejelasan dalam  penerapan  asuransi  lingkungan
  3. Harus ada  aturan  tersendiri  tentang  asuransi  lingkungan,  hal  ini  dapat  diatur  dalam  Undang-Undang.
  4. Asuransi lingkungan  di  berikan  kepada  pihak  swasta  secara  penuh  untuk

 

Categories
Ketua Umum SI

Ketua Umum/Pimpinan Pusat Syarikat Islam (Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH), Menghadiri Ujian Terbuka Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam As-syafi’iyah Jakarta

Ketua Umum/Pimpinan Pusat Syarikat Islam (Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH), Menghadiri Ujian Terbuka Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam As-syafi’iyah Jakarta.

Rabu, 4 Maret 2020, pukul 09.00 WIB, bertempat di Kampus 2 Universitas Islam As-syafi’iyah  Jakarta, Jl. Raya Jatiwaringin No. 12 Jakarta, Advokat Soyono Sanjaya (Promovendus) mengikuti Sidang Ujian Promosi Doktor Ilmu Hukum konsentrasi studi Hukum Bisnis dengan judul disertasi: “PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN TERHADAP TANAH BERSAMA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM”.

Bertindak sebagai Tim Promotor dan Penguji, antara lain: Dr. Masduki Ahmad, SH, MM (Ketua); Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH, MH (Promotor); Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH, MH (Co Promotor); Prof. Dr. Martin Roestany, SH, MH; Prof. Dr. Erna Widjajanti, SH, MH; Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH, MH (Ketua Bidang Pendidikan Tinggi DPP Syarikat Islam); Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH (Ketua Umum Lajnah Tanfidziah Syarikat Islam/mantan Ketua Mahkamah Konstitusi); Dr. Efridani Lubis, SH, MH; Dr. Abdul Haris Semendawai, SH, LLM.

Adapun persoalan pokok yang menjadi perhatian dan renungan Promovendus dalam kajian disertasinya dengan mendasarkan pada tiga permasalahan pokok yang perlu dijawab dan diteliti yaitu:

  1. Bagaimana perlindungan hukum pemegang sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun terhadap Tanah Bersama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun?
  2. Bagaimanakah Penerapan terhadap Pemegang Hak Guna Bangunan setelah berakhir haknya yang diatasnya berdiri Satuan Rumah Susun Atas Tanah Bersama?
  3. Apahambatan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi peralihan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Terhadap Tanah Bersama?

Dalam rangka menjawab berbagai pertanyaan tersebut, Promovendus mengkaji dan menganalisis fakta-fakta hukum yang terjadi dalam praktek yang terjadi dalam masyarakat.

Dari permasalahan pokok yang diteliti tersebut menghasilkan hasil penelitian, antar lain meliputi:

  1. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas Tanah Bersama yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun hanya sebatas pada saat jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut belum berakhir, namun pada saat Hak Guna Bangunan tersebut berakhir jangka waktunya menimbulkan ketidakpastian hukum, dikarenakan SHGB terdaftar semula menggunakan nama Developer kemudian dilakukan jual beli rumah susun kepada para konsumen, namun SHGB tersebut masih tetap menggunakan nama Developer hingga masa SHGB tersebut akan berakhir. Temuan pertama dalam disertasi ini adalah bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang semula atas nama Developer harus beralih demi hukum kepada Pemilik satuan rumah susun yang diwakili oleh Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun (PPPRS) karena dengan dilakukannya proses jual beli atas satuan rumah susun, setiap pemilik atas satuan rumah susun memiliki hak atas tanah bersama sesuai nilai perbandingan proporsionalnya (NPP).
  2. Bahwa Implementasi terhadap Pemegang Hak Guna Bangunan setelah berakhir haknya yang diatasnya berdiri Satuan Rumah Susun Atas Tanah Bersama, yang terjadi selama ini adalah terbitnya beberapa Keputusan Pejabat berwenang yang berbeda-beda dalam memberikan Keputusan, yakni dengan subjek yang sama yaitu mengenai mengenai permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan, namun para Pejabat berwenang dengan Wilayah Hukum berbeda memberikan Keputusan yang berbeda, hal inilah kemudian menjadi rangkaian panjang perjalanan Gugatan para pemilik satuan rumah susun terhadap Developer, dan dapat disimpulkan hal ini terjadi kerena tidak adanya suatu regulasi yang mengatur secara tegas dan spesifik baik didalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun maupun Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun, dan begitupun dengan peraturan lainnya yang berkaitan dengan proses peralihan hak atas tanah, mengenai peralihan hak atas tanah bersama ini belum ada peraturan yang pasti, sehingga didalam disertasi ini ditemukan bahwa Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun perlu segera untuk diperbaharui dengan mengakomodir perihal proses peralihan hak atas tanah bersama yang demi hukum harus beralih kepada para pemilik satuan rumah susun yang diwakilioleh PPPRS, sehingga tidak ada lagi keputusan Pejabat yang berbeda-beda di masing-masing wilayah. Dengan demikian kepastian hukum yang kehendaki oleh para pemilik rumah susun jelas dan pasti diakomodir oleh Peraturan Pemerintah.
  3. Bahwa hambatan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi peralihan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Terhadap Tanah Bersama adalah: Tidak adanya regulasi yang pasti menjadi faktor hambatan yang paling utama dalam rangka melindungi hak-hak para pemilik rumah susun. Kurangnya informasi kepada pihak ketiga dalam hal ini para pemilik rumah susun mengenai ketentuan-ketentuan hukum tentang status tanah Hak Guna Bangunan.

Dari Kesimpulan tersebut diatas, Promovensus memberikan saran:

  1. Segera melakukan perubahan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, dengan mencantumkan ketentuan mengenai Peralihan tanah bersama dari Developer kepada PPPRS beralih demi hukum, sebagaimana yang dilakukan oleh Negara Malaysia bahwa tanah bersama yang semula atas nama Developer beralih secara otomatis kepada Management Corporation.
  2. Bahwa untuk menghindari adanya proses perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) yang selama ini dianggap selalu menjadi hambatan. Maka sebaiknya status HGB atas tanah Rumah Susun ditingkatkan menjadi HM (HakMilik), sehingga tidak diperlukan lagi perpanjangan HGB. Dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Menambah addendum ketentuanpasal 1 Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-badan Hukum, dengan memasukan PPPRS (persatuan pemilik dan penghuni rumah susun) sebagai badan hukum yang dapat memperoleh Hak Milik (HM).
  • Anggota PPPRS tersebut baik perorangan maupun badan hukum adalah orang atau badan hukum yang boleh memiliki Hak Milik atas tanah (bukan orang asing dan badan hukum yang dikecualikan oleh Peraturan tersebut di atas.)
  1. Segera untuk dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun, mengingat sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, terhadap Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988 belum juga dilakukan perubahan, didalam perubahan tersebut mencantumkan proses dan mekanisme Peralihan tanah bersama, agar kepastian hukum terhadap para pemilik satuan rumah susun atas tanah bersama mendapat kepastian hukum. Sebab jika hanya dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA), hal ini dikhawatirkan akan terjadi peraturan yang berbeda-beda di masing-masing wilayah.

 

Categories
Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia

Kunjungan Ketua PW SEMMI Jawa Timur ke Kantor Syarikat Islam Pusat di Menteng

Kantor SI/Syarikat Islam Pusat di menteng Jakarta, Depan kantor PB PMII

sumber: facebook.com/amas.new.90

Categories
Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia

RUU Omnibuslaw Berlawanan Dengan Kebutuhan Masyarakat

TANGSEL, Beritafakta.id – Pengurus Cabang Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Cabang Tangerang Selatan menggelar dialog terbuka yang membahas tentang Omnibuslaw. Acara tersebut diselenggarakan pada rabu, (4/03/20) bertempat di Aula Kelurahan Pamulang Barat Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Kegiatan yang bertemakan “Omnibuslaw: Cilaka atau Celaka?”, Ketua Umum SEMMI Cabang Tangsel (SEMMI Tangsel) Bima Rizky Ananda, mengatakan “Kegiatan ini dilaksanakan sebagai implementasi SEMMI Tangsel sebagai barometer pergerakan mahasiswa dikota tangerang selatan dalam mengawal isu daerah dan nasional,” ujarnya.

“Dari banyaknya isi dari RUU Omnibuslaw yang berlawanan dengan kebutuhan masyarakat, maka kami mahasiswa yang tergabung dalam SEMMI Tangsel menyatakan sikap untuk Tolak Omnibuslaw,” imbuhnya.

Ahmad Eko Nursanto (CEO Detak Group) yang juga Pengurus PWI dan SMSI Kota Tangsel menjadi Narasumber dalam kegiatan ini, menjelaskan Dewan Pers, Organisasi Pers dan seluruh insan pers pasti menolak RUU Omnibuslaw karena didalamnya telah merenggut kebebasan pers yang selama ini telah diperjuangkan.

“Didalam RUU Omnibuslaw terindikasi akan mencabut ruh-ruh kebebasan Pers, dan semua insan pers tentu akan menolak hal tersebut,” tandasnya.

Disisi yang sama Udedi Sigit yang merupakan Direktur LSPD beliau menyampaikan, “Pemerintah dalam omnibuslaw telah melakukan hegemoni kekuasaan yang sentralistik, tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan,” tandasnya.

Ketua Umum SEMMI Tangsel berharap kegiatan ini menjadi stimulus dari seluruh organisasi cipayung plus Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan agenda serupa.

“Kami berharap kegiatan diskusi kami menjadi martir bagi kalangan aktivis, karena jelas terpampang RUU Omnibuslaw adalah rencana jahat yang harus dilawan bersama-sama,” pungkasnya.

sumber: beritafakta.id

Categories
Tjokroaminoto Institute

Wakil Walikota Bogor, Drs. H. Dedie. A. Rachim, M.A menerima kunjungan Tjokroaminoto Institute

“Bogor memang kota HUJAN”..
Terima kasih jamuannya kanda Wakil Walikota, Drs. H. Dedie. A. Rachim, M.A..
Nama kita cuma beda satu huruf aja kanda..

sumber: facebook.com/dede.p.putra.12?

Categories
Berita Umum

Organisasi Mahasiswa Didorong Ikut Berdayakan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com – Organisasi kemahasiswaan dipandang perlu lebih meningkatkan peran serta mereka dalam bidang pemberdayaan masyarakat, terutama di bidang sosial dan ekonomi.

Lewat bidang ini, kontribusi mereka di tengah masyarakat akan semakin terasa. Ini terutama dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi yang lebih baik lagi.

“Gerakan perubahan yang dilakukan mahasiswa tidak hanya di jalur politik, tapi juga di bidang sosial dan ekonomi, agar kontribusi generasi muda terhadap pembangunan Indonesia semakin nyata dan kian besar,” kata Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel dalam keterangannya, Selasa (3/3/2020).

Rachmat menuturkan, masih banyak potensi ekonomi Indonesia yang belum tergarap secara optimal, seperti kegiatan ekonomi berbasis budaya. Dengan keragaman budaya dan tradisi Indonesia, potensi ekonomi di sektor ini sangat besar.

“Budaya dan produk budaya ini sangat membutuhkan ide-ide kreatif, sehingga mempunyai nilai ekonomi, dan potensinya sangat besar. Banyak negara, seperti Jepang dan Korea Selatan telah berhasil mengembangkan tradisi dan budaya mereka menjadi bernilai ekonomi yang tinggi, dan potensi ini juga ada di Indonesia,” terang Rachmat.

Menurut dia, pengembangan ekonomi berbasis budaya ini juga bisa menjadi jalur yang efektif untuk pemerataan ekonomi.

Pun untuk bisa lebih meningkatkan kontribusi nyata dalam pembangunan, organisasi kemahasiswaan perlu mendorong dan membantu peningkatan semangat kewirausahaan para anggotanya.

Merancang berbagai program kerja sama dan pelatihan dengan pelaku industri yang sudah mapan adalah salah satu pilihan dalam upaya meningkatkan semangat kewirausahaan.

“Kalangan mahasiswa perlu melakukan reposisi, untuk tidak lagi bercita-cita hanya mencari pekerjaan, tapi bagaimana menciptakan lapangan kerja. Ini membutuhkan semangat kewirausahaan yang tinggi,” ungkap Rachmat.

Rachmat juga menyinggung potensi industri halal yang berpeluang untuk digarap oleh generasi muda. Baik di Indonesia maupun global, industri halal saat ini mengalami perkembangan pesat dan menjadi salah satu sektor yang banyak dikembangkan negara lain, termasuk negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim.

“Pengembangan industri halal ini juga adalah peluang besar yang perlu mendapat perhatian dari organisasi kemahasiswaan,” kata Rachmat.

sumber: kompas.com

Categories
Syarikat Islam

Hamdan Zoelva Lantik 6 Pengurus DPC Syarikat Islam di Sulsel

REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Syarikat Islam (SI) Indonesia Dr. H. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., Minggu (01/03/2020) petang melantik enam Dewan Pengurus Cabang SI di Sulawesi Selatan masa jihad 2019-2022 secara bersamaan.

Pelantikan yang berlangsung di Kampus Universitas Cokroaminoto Jl.Perintis Kemerdekaan Makassar tersebut dirangkaikan dengan acara Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Syarikat Islam Sulawesi Selatan yang berlangsung sehari.

DPC SI yang dilantik dan disaksikan Ketua Umum DPW SI Sulsel Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi, S.U, tersebut masing-masing :Kota Makassar, Kota Parepare, Kabupaten Bone, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Barru. Rakerwil DPW SI tersebut bertema: Meningkatkan Peran Serta Syarikat Islam dalam pembangunan daerah yang religius”.

Hamdan Zoelva dalam pengarahannya mengatakan, Syarikat Islam sebagai organisasi masyarakat tertua di Indonesia (berdiri 1905 di Solo) tetap eksis karena dukungan para anggotanya.

“Menjadi pengurus itu adalah amanah. Amanah ini bisa menjadi beban jika dilaksanakan dengan tidak tulus dan ikhlas. Namun jika amanah dilaksanakan ikhlas dan tulus itu akan menjadi sesuatu kebahagiaan,” ujar Hamdan.

Sebagai organisasi masyarakat, Syarikat Islam dalam programnya akan lebih menitikberatkan aktivitasnya dalam bidang dakwah dan pemberdayaan ekonomi umat, tetapi tidak berarti akan meninggalkan dakwah agama. SI akan lebih banyak bergerak di bidang ekonomi umat. Mendirikan Syarikat Islam (SI) Mart yang kelak di satu lokasi akan dapat membina sedikitnya 50 orang pedagang kecil sebagai warga binaan.

“Saat ini SI banyak memperoleh wakaf tanah dari berbagai pihak, bahkan ada dari nonmuslim,” ujar Ketua MK periode 2013-2015 tersebut.

Hamdan tiba di Makassar, Ahad (1/3/2020) sore, setelah menghadiri acara di Kendari pagi harinya, Ahad malam, dia terbang kembali ke Jakarta, setelah meninggalkan ibu kota pukul 03.00 dinihari Ahad. (M. Dahlan Abubakar)

sumber: republiknews.co.id

Categories
Pertahanan Ideologi Syarikat Islam

PERISAI : Pemerintah dan Pengusaha Konglomerat Jangan Jadikan buruh sebagai sapi perah

PERISAI – Ketua Umum Pertahanan Ideologi Sarekat Islam Chandra halim dan Sekjend PP Perisai, Harjono menegaskan, Para pengurus dan anggota PERISAI  tidak anti terhadap Omnibuslaw dan para pengusaha di Indonesia.

PERISAI menjelaskan bahwa didalam RUU Omnibuslaw Cipta lapangan kerja isinya sangat mengkhawatirkan masyarakat khususnya dalam bab ketenagakerjaan jelas-jelas merugikan pekerja.

Selain persoalan pengupahan, ada pula wacana penghapusan pesangon dan diganti dengan tunjangan PHK yang jumlahnya jauh lebih kecil. Kemudian, kekhawatiran banjirnya tenaga kerja asing yang tidak memiliki keterampilan, hilangnya sanksi bagi perusahaan yang membayar upah pekerja di bawah upah minimum, hilangnya jaminan kesehatan dan pensiun akibat berlakunya skema upah per jam, hingga sistem outsourching yang lebih bebas

Perisai pada dasarnya mendukung Pengusaha menaikkan perekonomian kelas bawah dan menengah.  Namun seharusnya Para Pengusaha dengan Masyarakat kelas menengah serta Buruh menjadi mitra yang bisa mendukung peningkatan ekonomi Indonesia.

“Kami PERISAI, tidak anti terhadap Omnibuslaw dan pengusaha. Tapi keberadaan omnibuslaw jangan hanya melihat kepentingan Pengusaha saja, Pemerintah seharusnya bisa angkat kelas bawah dan menengah, jangan dijadikan para pekerja dan buruh manjadi Jongos dan sapi perah melalui Omnibuslaw,” ujarnya, dalam Diskusi di sekretariat Perisai Selasa (2/3/2020).

Kemudian, menurut Harjono saat ini keberadaan pasal-pasal yang ada RUU Omnibuslaw cipta lapangan kerja terkesan Memperdalam eksploitasinya tenaga pekerja atau buruh.

“Tidaklah wajar untuk melihat Buruh sebagai sapi perahan yang diberi gaji dengan system jam hanya disebabkan oleh tenaganya saja. Tidaklah pada tempatnya untuk menganggap Buruh sebagai sebuah alternatif di mana orang Asing datang dengan maksud meningkatkan produksi dan keuntungan perusahan” ujarnya

Sekjend Perisai menambahkan bahwa tidak mengkritik omnibus nya tapi yang dikritik itu isinya karena omnibus law menurutnya hanya metode penyederhanaan cara untuk mengharmoniskan antar Undang-undang.

Disamping itu, sekjend perisai menjelaskan bahwa seharusnya Omnibuslaw tidak memangkas hak-hak buruh, harus ada keseimbangan kepentingan antara kewajiban dan hak buruh.

“Kami melihat didalam isi omnibuslaw ada pengurangan hak-hak dasar buruh. Misalnya seperti penghilangan upah lembur di sektor tertentu dan penghilangan pembayaran upah saat cuti bagi pegawai wanita, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan beribadah.” Tutupnya.

sumber: suarasi.com

Categories
Syarikat Islam

Syarikat Islam Sulsel : Pembangunan Daerah, Harus Berbarengan dengan Pembangunan Moral

Makasar, (MEDGO.ID) — Syarekat Islam (SI) Sulawesi Selatan mengadakan Rapat kerja wilayah dengan mengangkat Tema “Meningkatkan Peran Serta Syarikat Islam Dalam Pembangunan Daerah yang Religius” digelar pada Ahad (01/03) Dikampus Cokroaminoto Makasar.

Dalam sambutanya, Ketua Lajnah Tanfhiziyah PP Syarikat Islam Prof. Dr. Hamdan Zoelva, MH memgingatkan kepada seluruh kader dan pengurus SI, agar berperan aktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah daerah, dalam memgisi pembangunan dapat selalu melekatkan aspek religiusitas.

Aspek Religius sesuai dengan Tema besar yang diangkat oleh Syarikat Islam Sulsel, menandakan jatidiri bangsa tak lepas dari peran agama guna meningkatakan laju pembangunan, bukan justru menjauhakan agama dalam pembangunan.

Ketua Wilayah Syarikat Islam Sulawesi Selatan Prof. Tahir Kasnawi menyambung apa yang disampaikan oleh Ketum PP Syarikat Islam, menurutnya tema ini sengaja diangkat karena Sulsel merupakan daerah yang semangat bergamanya sangat tinggi, sehingga harus didiatribuaikan juga dalam peran memgisi pembangunan.

Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Syarikat Islam Sulsel, berhasil merancang berbagai program dan agenda dalam liima tahun mendatang, dibawah kepemimpinan Prof Dr. Kasnawi Tahir sebagai Ketua Wilayah Syarikat Islam Sulsel.

Peserta Pengurus Cabang (PC) Syarikat Islam yamg hadir dalam Musyawarah Kerja Daerah Syarikat Islam Sulsel, sekaligus dirangkaikan dengan pelantikan penguris cabang adalah :
PC kota Makassar, PC kab Barru,PC kab Soppeng,PC kab Pinrang,PC Pare pare dan PC. Bone (Jamal)

sumber: medgo.id