Category: Ketua Umum SI

Categories
Ketua Umum SI

Affandi Ismail Terpilih Jadi Ketum PB HMI MPO, Kader Cabang Pekanbaru Ikut Susun Kepengurusan

POTRETNEWS.com — Affandi Ismail terpilih sebagai Formatur/Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI – MPO) Periode 2020/2022 melalui Kongres XXXII di di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 1-6 Maret.

Affandi Ismail mengalahkan dua pesaingnya yakni Abdul Rohim kader HMI Cabang Yogyakarta dan Ahmad Latupono dari Cabang Jakarta.

Kader HMI cabang Makassar ini merupakan Alumni UNM Makassar. Saat ini dia tengah menempuh pendidikan S-3 (kandidat doktor) di Universitas Negeri Jakarta (PPs UNJ). Sebelumnya mantan Bendahara Umum PB HMI ini telah menyelesaikan dua gelar magister bidang pendidikan dan filsafat masing-masing dia tuntaskan di UNJ dan Paramadina.

Dalam sambutannya, Formatur Ketua Umum PB HMI terpilih, Affandi Ismail berkomitmen untuk membangun HMI dengan visi misinya, dengan membentuk HMI sebagai rumah gerakan perjuangan yang sejalan dengan nilai Islam.

”HMI MPO harus bisa bertransformasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, tentunya tanpa menghilangkan nilai-nilai Khittah perjuangan sebagai organisasi pergerakan dan pengakderan,” ujar pria kelahiran Mangkutana, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, 2 Juni 1986 ini.

Selain memilih formatur/ketua umum terpilih, dalam kongres tersebut, juga menetapkan nama-nama tim mid formatur yang akan menyusun kepengurusan HMI periode 2020– 2022 Salah satunya adalah kader HMI Cabang Pekanbaru, Zunnur Roin.Untuk diketahui, Kongres XXXII HMI MPO sebelumnya dibuka oleh Presidium Majelis Nasional Korps Alumni (MN-KAHMI) Hamdan Zoelva. Kongres itu turut dihadiri juga Menko Polhukam Mahfud MD, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Saleh, Kapolda Sultra, Brigjen Pol Merdisyam, serta mantan-mantan Ketua Umum PB HMI MPO serta seluruh Ketua Umum HMI Cabang se-Indonesia. **

Editor:
Akham Sophian

sumber: potretnews.com

Categories
Ketua Umum SI

Affandi Ismail, Kandidat Doktor UNJ Terpilih Jadi Ketum PB HMI MPO

AKURAT.CO, Kongres ke XXXII Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI – MPO) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) dari tanggal 1-6 Maret sukses digelar.

Selain menghasilkan sejumlah rekomendasi terkait organisasi, dalam Kongres yang bertema “Menangkan Indonesia Menuju Islam Rahmatan Lil Alamin ini juga menghasilkan Ketua Umum baru Pengurus Besar HMI MPO periode 2020-2022 yakni Affandi Ismail.

Affandi Ismail mengalahkan dua pesaingnya yakni Abdul Rohim kader HMI cabang Yogyakarta dan Ahmad Latupono dari cabang Jakarta.

Kader HMI cabang Makassar ini merupakan Alumni UNM Makassar. Saat ini dia tengah menempuh pendidikan S3 (Kandidat Doktor) di Universitas Negeri Jakarta (PPs UNJ). Sebelumnya mantan Bendahara Umum PB HMI ini telah menyelesaikan dua gelar magister bidang pendidikan dan filsafat masing-masing dia tuntaskan di UNJ dan Paramadina.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PB HMI terpilih, Affandi Ismail berkomitmen untuk membangun HMI dengan visi misinya, dengan membentuk HMI sebagai rumah gerakan perjuangan yang sejalan dengan nilai Islam.

“HMI MPO harus bisa bertransformasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, tentunya tanpa menghilangkan nilai-nilai Khittah perjuangan sebagai organisasi pergerakan dan pengakderan,” ujar pria kelahiran Mangkutana, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, 2 Juni 1986 ini.

Selain memilih Formatur Ketua Umum terpilih, dalam Kongres tersebut, juga menetapkan nama-nama tim mid formatur yang akan menyusun kepengurusan HMI periode 2020– 2022 Salah satunya adalah kader HMI Cabang Pekanbaru, Zunnur Roin.

Untuk diketahui, Kongres ke XXXII HMI MPO sebelumnya dibuka oleh Presidium Majelis Nasional Korp Alumni (MN-KAHMI) Hamdan Zoelva.

Kongres itu turut dihadiri juga Menko Polhukam Mahfud MD, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Saleh, Kapolda Sultra, Brigjen Pol Merdisyam, serta mantan-mantan Ketua Umum PB HMI MPO serta seluruh Ketua Umum HMI Cabang se-Indonesia.[]

sumber: akurat.co

Categories
Ketua Umum SI

Ketua Umum/Pimpinan Pusat Syarikat Islam (Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH), Menghadiri Ujian Terbuka Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam As-syafi’iyah Jakarta

Ketua Umum/Pimpinan Pusat Syarikat Islam (Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH), Menghadiri Ujian Terbuka Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam As-syafi’iyah Jakarta.

Rabu, 4 Maret 2020, pukul 09.00 WIB, bertempat di Kampus 2 Universitas Islam As-syafi’iyah  Jakarta, Jl. Raya Jatiwaringin No. 12 Jakarta, Advokat Soyono Sanjaya (Promovendus) mengikuti Sidang Ujian Promosi Doktor Ilmu Hukum konsentrasi studi Hukum Bisnis dengan judul disertasi: “PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN TERHADAP TANAH BERSAMA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM”.

Bertindak sebagai Tim Promotor dan Penguji, antara lain: Dr. Masduki Ahmad, SH, MM (Ketua); Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH, MH (Promotor); Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH, MH (Co Promotor); Prof. Dr. Martin Roestany, SH, MH; Prof. Dr. Erna Widjajanti, SH, MH; Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH, MH (Ketua Bidang Pendidikan Tinggi DPP Syarikat Islam); Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH (Ketua Umum Lajnah Tanfidziah Syarikat Islam/mantan Ketua Mahkamah Konstitusi); Dr. Efridani Lubis, SH, MH; Dr. Abdul Haris Semendawai, SH, LLM.

Adapun persoalan pokok yang menjadi perhatian dan renungan Promovendus dalam kajian disertasinya dengan mendasarkan pada tiga permasalahan pokok yang perlu dijawab dan diteliti yaitu:

  1. Bagaimana perlindungan hukum pemegang sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun terhadap Tanah Bersama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun?
  2. Bagaimanakah Penerapan terhadap Pemegang Hak Guna Bangunan setelah berakhir haknya yang diatasnya berdiri Satuan Rumah Susun Atas Tanah Bersama?
  3. Apahambatan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi peralihan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Terhadap Tanah Bersama?

Dalam rangka menjawab berbagai pertanyaan tersebut, Promovendus mengkaji dan menganalisis fakta-fakta hukum yang terjadi dalam praktek yang terjadi dalam masyarakat.

Dari permasalahan pokok yang diteliti tersebut menghasilkan hasil penelitian, antar lain meliputi:

  1. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas Tanah Bersama yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun hanya sebatas pada saat jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut belum berakhir, namun pada saat Hak Guna Bangunan tersebut berakhir jangka waktunya menimbulkan ketidakpastian hukum, dikarenakan SHGB terdaftar semula menggunakan nama Developer kemudian dilakukan jual beli rumah susun kepada para konsumen, namun SHGB tersebut masih tetap menggunakan nama Developer hingga masa SHGB tersebut akan berakhir. Temuan pertama dalam disertasi ini adalah bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang semula atas nama Developer harus beralih demi hukum kepada Pemilik satuan rumah susun yang diwakili oleh Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun (PPPRS) karena dengan dilakukannya proses jual beli atas satuan rumah susun, setiap pemilik atas satuan rumah susun memiliki hak atas tanah bersama sesuai nilai perbandingan proporsionalnya (NPP).
  2. Bahwa Implementasi terhadap Pemegang Hak Guna Bangunan setelah berakhir haknya yang diatasnya berdiri Satuan Rumah Susun Atas Tanah Bersama, yang terjadi selama ini adalah terbitnya beberapa Keputusan Pejabat berwenang yang berbeda-beda dalam memberikan Keputusan, yakni dengan subjek yang sama yaitu mengenai mengenai permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan, namun para Pejabat berwenang dengan Wilayah Hukum berbeda memberikan Keputusan yang berbeda, hal inilah kemudian menjadi rangkaian panjang perjalanan Gugatan para pemilik satuan rumah susun terhadap Developer, dan dapat disimpulkan hal ini terjadi kerena tidak adanya suatu regulasi yang mengatur secara tegas dan spesifik baik didalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun maupun Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun, dan begitupun dengan peraturan lainnya yang berkaitan dengan proses peralihan hak atas tanah, mengenai peralihan hak atas tanah bersama ini belum ada peraturan yang pasti, sehingga didalam disertasi ini ditemukan bahwa Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun perlu segera untuk diperbaharui dengan mengakomodir perihal proses peralihan hak atas tanah bersama yang demi hukum harus beralih kepada para pemilik satuan rumah susun yang diwakilioleh PPPRS, sehingga tidak ada lagi keputusan Pejabat yang berbeda-beda di masing-masing wilayah. Dengan demikian kepastian hukum yang kehendaki oleh para pemilik rumah susun jelas dan pasti diakomodir oleh Peraturan Pemerintah.
  3. Bahwa hambatan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi peralihan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Terhadap Tanah Bersama adalah: Tidak adanya regulasi yang pasti menjadi faktor hambatan yang paling utama dalam rangka melindungi hak-hak para pemilik rumah susun. Kurangnya informasi kepada pihak ketiga dalam hal ini para pemilik rumah susun mengenai ketentuan-ketentuan hukum tentang status tanah Hak Guna Bangunan.

Dari Kesimpulan tersebut diatas, Promovensus memberikan saran:

  1. Segera melakukan perubahan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, dengan mencantumkan ketentuan mengenai Peralihan tanah bersama dari Developer kepada PPPRS beralih demi hukum, sebagaimana yang dilakukan oleh Negara Malaysia bahwa tanah bersama yang semula atas nama Developer beralih secara otomatis kepada Management Corporation.
  2. Bahwa untuk menghindari adanya proses perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) yang selama ini dianggap selalu menjadi hambatan. Maka sebaiknya status HGB atas tanah Rumah Susun ditingkatkan menjadi HM (HakMilik), sehingga tidak diperlukan lagi perpanjangan HGB. Dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Menambah addendum ketentuanpasal 1 Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-badan Hukum, dengan memasukan PPPRS (persatuan pemilik dan penghuni rumah susun) sebagai badan hukum yang dapat memperoleh Hak Milik (HM).
  • Anggota PPPRS tersebut baik perorangan maupun badan hukum adalah orang atau badan hukum yang boleh memiliki Hak Milik atas tanah (bukan orang asing dan badan hukum yang dikecualikan oleh Peraturan tersebut di atas.)
  1. Segera untuk dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun, mengingat sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, terhadap Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988 belum juga dilakukan perubahan, didalam perubahan tersebut mencantumkan proses dan mekanisme Peralihan tanah bersama, agar kepastian hukum terhadap para pemilik satuan rumah susun atas tanah bersama mendapat kepastian hukum. Sebab jika hanya dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA), hal ini dikhawatirkan akan terjadi peraturan yang berbeda-beda di masing-masing wilayah.

 

Categories
Ketua Umum SI

Mantan Ketua MK ini Tegaskan Hukum Islam Tidak Bertentangan Dengan Pancasila

Abadikini.com, JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengatakan, pada faktanya hukum Indonesia tumbuh dinamis yang bersal dari empat sumber.

Keempat sumber hukum itu adalah hukum Islam, hukum adat, hukum Eropa dan asas-asas hukum umum yang universal.

“Hukum Indonesia adalah hukum hybrida,” kata Hamdan Zoelva pada Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII di Pangkalpinang, Jumat (28/2/2020).
Oleh karena itu lanjut Hamdan Zoelva, perlu mengembangkan hukum Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai hukum Islam.

“Sekarang ini terjadi pertarungan dari serangan masuk dan bertahannya nilai-nilai hukum Barat dalam hukum Indonesia. Tantangan besar bagi umat Islam,” kata Hamdan.

Menurut Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam itu, umat Islam harus memiliki keyakinan bahwa nilai-nilai hukum Islam tidak akan pernah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Saat ini, kata dia, yang harus dilakukan adalah mengarusutamakan pengembangan hukum pada aspek hukum ekonomi yang berkeadilan, yaitu ekonomi kerakyatan.

“Ekonomi yang timpang sekarang ini disebabkan oleh kesalahan dalam kebijakan hukum ekonomi. Telah meninggalkan ekonomi konstitusi dan menerima ekonomi kapitalis,” ujarnya.
Hamdan menjelaskan, paradigma hukum Indonesia yang diperjuangkan adalah hukum yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan UUD yang tidak sama dengan nilai-nilai hukum Barat. Baik kapitalis maupun sosialis, keduanya bersumber dari failsafat materialis dan humanisme semata.

Hukum Pancasila adalah hukum yang bersumber dari ajaran dan nilai-nilai agama yaitu hukum yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab dan berkeadilan sosial.

“Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam,” kata Hamdan.

sumber: abadikini.com

Categories
Ketua Umum SI

Hamdan Zoelva: Hukum Islam tidak Bertentangan dengan Nilai Pancasila

PANGKALPINANG — Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Hamdan Zoelva dalam paparannya mengatakan sekarang ini, pada faktanya hukum Indonesia tumbuh dinamis yang bersumber dari hukum Islam, hukum adat, hukum Eropa dan asasasas hukum umum yang universal. “Hukum Indonesia adalah hukum hybrida,” kata Hamdan Zoelva pada Kongres Ummat Islam Indonesia VII Tahun 2020 di Pangkalpinang, Jumat (28/2).

Oleh karena itu lanjut Hamdan Zoelva, perlu mengembangkan hukum Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai hukum
Islam. “Sekarang ini terjadi pertarungan dari serangan masuk dan bertahannya nilai-nilai hukum barat dalam hukum Indonesia. Tantangan besar bagi ummat Islam,” kata Hamdan.

Menurut Hamdan, kita harus memiliki keyakinan bahwa nilai-nilai hukum Islam tidak akan pernah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang harus menjadi, kata Hamdan, yakni mengarusutamakan pengembangan hukum pada aspek hukum ekonomi yang berkeadilan, yaitu ekonomi kerakyatan. “Ekonomi yang timpang sekarang ini disebabkan oleh kesalahan dalam kebijakan hukum ekonomi. Telah meninggalkan ekonomi konstitusi dan menerima ekonomi kapitalis,” ujarnya.

Hamdan menjelaskan, paradigma hukum Indonesia yang diperjuangkan adalah hukum yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan UUD yang tidak sama dengan nilai-nilai hukum Barat, kapitalis maupun sosialis, keduanya bersumber dari failsafat materialis dan humanisme semata. Hukum Pancasila adalah hukum yang bersumber dari ajaran dan nilai-nilai agama yaitu hukum yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa,
berperikemanusiaan yang adil dan beradab dan berkeadilan sosial. “Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam,” kata Hamdan. (Din)

sumber: mui.or.id

Categories
Ketua Umum SI

Hamdan Zoelva: Hukum Islam Tidak Bertentangan Dengan Nilai-nilai Pancasila

PANGKALPINANG, bidiktangsel.com – Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Hamdan Zoelva dalam paparannya mengatakan sekarang ini, pada faktanya hukum Indonesia tumbuh dinamis yang bersumber dari hukum Islam, hukum adat, hukum Eropa dan asas-asas hukum umum yang universal.

“Hukum Indonesia adalah hukum hybrida,” kata Hamdan Zoelva pada Kongres Ummat Islam Indonesia VII Tahun 2020 di Pangkalpinang, Jumat (28/2).

Oleh karena itu lanjut Hamdan Zoelva, perlu mengembangkan hukum Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai hukum Islam.

“Sekarang ini terjadi pertarungan dari serangan masuk dan bertahannya nilai-nilai hukum barat dalam hukum Indonesia. Tantangan besar bagi ummat Islam,” kata Hamdan.

Menurut Hamdan, kita harus memiliki keyakinan bahwa nilai-nilai hukum Islam tidak akan pernah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang harus menjadi, kata Hamdan, yakni mengarusutamakan pengembangan hukum pada aspek hukum ekonomi yang berkeadilan, yaitu ekonomi kerakyatan.

“Ekonomi yang timpang sekarang ini disebabkan oleh kesalahan dalam kebijakan hukum ekonomi. Telah meninggalkan ekonomi konstitusi dan menerima ekonomi kapitalis,” ujarnya.

Hamdan menjelaskan, paradigma hukum Indonesia yang diperjuangkan adalah hukum yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan UUD yang tidak sama dengan nilai-nilai hukum Barat, kapitalis maupun sosialis, keduanya bersumber dari failsafat materialis dan humanisme semata. Hukum Pancasila adalah hukum yang bersumber dari ajaran dan nilai-nilai agama yaitu hukum yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab dan berkeadilan sosial.

“Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam,” kata Hamdan.

Liputan khusus reporter : Hj. Lily J.

sumber: bidiktangsel.com

Categories
Ketua Umum SI

Hamdan Zoelva: Kembangkan Hukum Berdasar Islam, Bentuk Pelaksanaan Nilai-Nilai Pancasila

Pangkalpinang, MINA – Mengembangkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang bersumber dari ajaran Islam adalah bentuk pelaksanaan nilai-nilai Pancasila.

Demikian dikatakan Prof. Dr. Hamdan Soelva, SH pada Sidang Pleno XI, Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Jum’at, (28/2) dengan tema Strategi Perjuangan Umat Islam di Bidang Hukum.

Sebab, menurut Hamdan, nilai-nilai Pancasila dari aspek manapun tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

“Karenanya mengaplikasikan ajaran Islam harus dengan sungguh-sungguh membaca berbagai persoalan yang melingkupi kehidupan umat manusia itu di setiap zaman,” katanya.

Mengenai strategi perjuangan Umat Islam dalam bidang hukum harus dilandasi keyakinan bahwa ajaran Islam adalah sebenar-benarnya ajaran.

“Sebenar-benarnya ajaran dan sesempurna-sempurnanya ajaran untuk mengatur kehidupan manusia,” katanya.

Hamdan mengusulkan tiga sasaran kebijakan sebagai strategi perjuangan Umat Islam di bidang hukum yaitu pada bidang legislasi dan substansi hukum, bidang struktur hukum, dan bidang budaya hukum.(L/B03/RS3).

Mi’raj News Agency (MINA).

sumber: minanews.net

Categories
Ketua Umum SI

Hamdan Zoelva: Hukum Islam Tidak Bertentangan dengan Pancasila

Indonesiainside.id, Bangka – Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, Hamdan Zoelva, menekankan bahwa masyarakat harus memiliki keyakinan bahwa nilai-nilai hukum Islam tidak akan pernah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang harus menjadi, arus utama adalah pengembangan hukum pada aspek hukum ekonomi yang berkeadilan, yaitu ekonomi kerakyatan.

“Ekonomi yang timpang sekarang ini disebabkan oleh kesalahan dalam kebijakan hukum ekonomi. Telah meninggalkan ekonomi konstitusi dan menerima ekonomi kapitalis,” ujarnya di acara Kongres Umat Islam Indonesia ke-7 di Pangkal Pinang, Bangka, Jumat (28/2).

Hamdan menjelaskan, paradigma hukum Indonesia yang diperjuangkan adalah hukum yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan UUD yang tidak sama dengan nilai-nilai barat, kapitalis maupun sosialis. Keduanya bersumber dari failsafat materialis dan humanisme semata. Hukum Pancasila adalah hukum yang bersumber dari ajaran dan nilai-nilai agama yaitu hukum yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab dan berkeadilan sosial. “Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam,” katanya.

Dalam kesempatan itu, dia mengatakan pada faktanya hukum Indonesia tumbuh dinamis yang bersumber dari hukum Islam, hukum adat, hukum Eropa dan asas-asas hukum umum yang universal. “Hukum Indonesia adalah hukum hybrida,” tuturnya.

Maka itu, perlu pengembangan hukum Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai hukum Islam. “Sekarang ini terjadi pertarungan dari serangan masuk dan bertahannya nilai-nilai hukum barat dalam hukum Indonesia. Tantangan besar bagi ummat Islam,” ucapnya. (Aza)

sumber: indonesiainside.id

Categories
Ketua Umum SI

Hamdan Zoelva: Kembangkan Hukum yang Bersumber dari Nilai-nilai Islam

“Sekarang ini terjadi pertarungan dari serangan masuk dan bertahannya nilai-nilai hukum Barat dalam hukum Indonesia. Tantangan besar bagi umat Islam”

Hamdan Zoelva: Kembangkan Hukum yang Bersumber dari Nilai-nilai Islam

AZIM ARRASYID/HIDAYATULLAH.COM
Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva pada KUII VII di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Jumat (28/02/2020).

Hidayatullah.com– Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva mengatakan, saat ini pada faktanya hukum Indonesia tumbuh dinamis yang bersumber dari hukum Islam, hukum adat, hukum Eropa, dan asas hukum-umum yang universal.

“Hukum Indonesia adalah hukum hibrida,” ujar Hamdan Zoelva pada Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Jumat (28/02/2020).

Oleh karena itu, Hamdan menilai, perlu dikembangkan hukum Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai hukum Islam.

“Sekarang ini terjadi pertarungan dari serangan masuk dan bertahannya nilai-nilai hukum Barat dalam hukum Indonesia. Tantangan besar bagi umat Islam,” jelasnya.

Menurut Hamdan harus dimiliki keyakinan bahwa nilai-nilai hukum Islam tidak akan pernah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Hamdan menjelaskan, paradigma hukum Indonesia yang diperjuangkan adalah hukum yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan UUD yang tidak sama dengan nilai-nilai hukum Barat, kapitalis maupun sosialis, keduanya bersumber dari falsafat materialis dan humanisme semata.

Menurutnya, hukum Pancasila adalah hukum yang bersumber dari ajaran dan nilai-nilai agama, yaitu hukum yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, dan berkeadilan sosial.

“Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam,” tuturnya.

Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7 diselenggarakan pada 26-29 Februari 2020 di Bangka Belitung. Acara yang digagas Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini dihadiri tidak kurang 800 peserta. Terdiri dari pengurus MUI Pusat hingga daerah, ormas-ormas Islam, perguruan tinggi, pondok pesantren, dan pemangku kebijakan lainnya.* Azim Arrasyid

Rep: Admin Hidcom

Editor: Muhammad Abdus Syakur

sumber: hidayatullah.com

Categories
Ketua Umum SI

Hamdan Zoelva Dorong Ormas Islam Kawal Isu Ekonomi: Jangan Hanya soal Agama

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengungkapkan selama ini proses pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi jauh dari pantauan ormas-ormas Islam. Kurangnya pengawasan ini membuat produk UU jauh dari keberpihakan terhadap ekonomi umat.
Hal itu disampaikan Ketua Umum PP Tanfidziyah Syarikat Islam itu saat mengisi salah satu sesi sidang pleno Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-VII di Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung.
“Sejak saya menjadi anggota DPR, kita kalah dengan LSM-LSM kecil yang memperjuangkan nilai-nilai yang sangat memengaruhi undang-undang,” ungkap Zoelva di Hotel Novotel Bangka and Convention Centre, Jumat (28/2).
Kongres Umat Islam Indonesia VII
Hamdan Zoelva saat menjadi pembicara dalam Kongres Umat Islam Indonesia VII di Bangka Belitung. Foto: Dok. Panitia KUII VII
Ia menilai, selama ini ormas-ormas Islam hanya turun ketika mengawal proses perundang-undangan yang berkaitan dengan agama. Namun, terkadang luput pada soal ekonomi yang sebenarnya tak terpisahkan dari umat Islam itu sendiri.
“Seperti kita tidak melakukan apa-apa. Ketika ada masalah, ada kebakaran, baru ormas Islam turun. Tapi hal-hal yang dari awal tidak pernah dikawal. Ada dikawal tapi bagi saya tidak mengenai masalah-masalah ekonomi, yang kita kawal hanya masalah-masalah yang berkaitan dengan keyakinan agama saja,” tuturnya.
Dalam kongres itu, Zoelva menyampaikan materi bertemakan ‘Strategi Perjuangan Umat Islam di Bidang Politik’. Dalam paparannya, Zoelva banyak me-review keadaan ekonomi umat Islam Indonesia dewasa ini yang masih rendah.
Kongres Umat Islam Indonesia VII
Suasana Kongres Umat Islam Indonesia VII di Bangka Belitung. Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan
Zoelva mengatakan, realitas ekonomi seperti ini turut dipengaruhi oleh sistem hukum dan perundang-undangan yang tak memfasilitasi masyarakat kelas ekonomi rendah.
“Ketika undang-undang mengenai ekonomi, para konglomerat satu per satu datang atau mengundang anggota DPR untuk meng-gol-kan konsep mereka, bahkan dibiayai dan dibayar,” kata Zoelva.
Maka dari itu, Zoelvan menilai sudah semestinya perbaikan ekonomi umat Islam dilakukan pada tataran legislasi. Ormas, dalam hal ini menjadi yang utama, diharapkan bisa mewakili perjuangan umatnya.
“Umat atau ormas atau tokoh Islam harus meninjau kembali undang-undang yang bertentangan dengan ekonomi konstitusi yang berkeadilan sosial. Dan harus memantau betul setiap perkembangan pembahasan di DPR undang-undang mengenai ekonomi,” ujarnya.
Kongres Umat Islam Indonesia VII
Hamdan Zoelva saat usai menjadi pembicara dalam Kongres Umat Islam Indonesia VII di Bangka Belitung. Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan
“Ini kita tidak tahu Omnibus Law. Seperti barang gelap dan tidak pernah kita kaji secara serius apakah menguntungkan umat Islam atau konglomerat,” tandasnya.
Sebagai informasi, KUII VII digelar oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kegiatan ini berlangsung selama 26 – 29 Februari, bertempat di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kongres ini melibatkan para pengurus MUI seluruh Indonesia, perwakilan organisasi Islam, ulama, unsur pondok pesanteren, hingga unsur perguruan tinggi.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengungkapkan selama ini proses pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi jauh dari pantauan ormas-ormas Islam. Kurangnya pengawasan ini membuat produk UU jauh dari keberpihakan terhadap ekonomi umat.
Hal itu disampaikan Ketua Umum PP Tanfidziyah Syarikat Islam itu saat mengisi salah satu sesi sidang pleno Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-VII di Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung.
“Sejak saya menjadi anggota DPR, kita kalah dengan LSM-LSM kecil yang memperjuangkan nilai-nilai yang sangat memengaruhi undang-undang,” ungkap Zoelva di Hotel Novotel Bangka and Convention Centre, Jumat (28/2).
Kongres Umat Islam Indonesia VII
Hamdan Zoelva saat menjadi pembicara dalam Kongres Umat Islam Indonesia VII di Bangka Belitung. Foto: Dok. Panitia KUII VII
Ia menilai, selama ini ormas-ormas Islam hanya turun ketika mengawal proses perundang-undangan yang berkaitan dengan agama. Namun, terkadang luput pada soal ekonomi yang sebenarnya tak terpisahkan dari umat Islam itu sendiri.
“Seperti kita tidak melakukan apa-apa. Ketika ada masalah, ada kebakaran, baru ormas Islam turun. Tapi hal-hal yang dari awal tidak pernah dikawal. Ada dikawal tapi bagi saya tidak mengenai masalah-masalah ekonomi, yang kita kawal hanya masalah-masalah yang berkaitan dengan keyakinan agama saja,” tuturnya.
Dalam kongres itu, Zoelva menyampaikan materi bertemakan ‘Strategi Perjuangan Umat Islam di Bidang Politik’. Dalam paparannya, Zoelva banyak me-review keadaan ekonomi umat Islam Indonesia dewasa ini yang masih rendah.
Kongres Umat Islam Indonesia VII
Suasana Kongres Umat Islam Indonesia VII di Bangka Belitung. Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan
Zoelva mengatakan, realitas ekonomi seperti ini turut dipengaruhi oleh sistem hukum dan perundang-undangan yang tak memfasilitasi masyarakat kelas ekonomi rendah.
“Ketika undang-undang mengenai ekonomi, para konglomerat satu per satu datang atau mengundang anggota DPR untuk meng-gol-kan konsep mereka, bahkan dibiayai dan dibayar,” kata Zoelva.
Maka dari itu, Zoelvan menilai sudah semestinya perbaikan ekonomi umat Islam dilakukan pada tataran legislasi. Ormas, dalam hal ini menjadi yang utama, diharapkan bisa mewakili perjuangan umatnya.
“Umat atau ormas atau tokoh Islam harus meninjau kembali undang-undang yang bertentangan dengan ekonomi konstitusi yang berkeadilan sosial. Dan harus memantau betul setiap perkembangan pembahasan di DPR undang-undang mengenai ekonomi,” ujarnya.
Kongres Umat Islam Indonesia VII
Hamdan Zoelva saat usai menjadi pembicara dalam Kongres Umat Islam Indonesia VII di Bangka Belitung. Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan
“Ini kita tidak tahu Omnibus Law. Seperti barang gelap dan tidak pernah kita kaji secara serius apakah menguntungkan umat Islam atau konglomerat,” tandasnya.
Sebagai informasi, KUII VII digelar oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kegiatan ini berlangsung selama 26 – 29 Februari, bertempat di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kongres ini melibatkan para pengurus MUI seluruh Indonesia, perwakilan organisasi Islam, ulama, unsur pondok pesanteren, hingga unsur perguruan tinggi.
Dalam kegiatan kongres ini, para ahli agama atau cendikiawan serta tokoh partai politik membicarakan berbagai permasalah bangsa kekinian, berikut membentuk tawaran-tawaran solusi yang akan disampaikan kepada pemerintah. Permasalahan yang dibahas itu luas, menyangkut pendidikan, ekonomi, budaya, hukum dan sosial dan politik berbasis Islam.
Dalam kegiatan kongres ini, para ahli agama atau cendikiawan serta tokoh partai politik membicarakan berbagai permasalah bangsa kekinian, berikut membentuk tawaran-tawaran solusi yang akan disampaikan kepada pemerintah. Permasalahan yang dibahas itu luas, menyangkut pendidikan, ekonomi, budaya, hukum dan sosial dan politik berbasis Islam.
sumber: kumparan.com